Daily Archives: 11 June 2020

Falalian Constitution Ratified by King

2020 Falalian Constitution cover.

AIMNN (11/06) – Kingdom of Falalia has released the text of the new constitution to the public, after King Muhammad I granted a royal assent to the new constitution yesterday (10/06). Falalian government also sent the constitution text to delegates of the Association of Indonesian Micronations (AIM) General Assembly.

The new Falalian constitution was created as Falalian authority committed to complete the national reform as agreed on the National Meeting concluded on 1 May. Successful ratification on 10 June also satisfied King Muhammad request to the government to complete the new constitution 3 months after the conclusion of the national meeting.

“A Thorough Constitution”

Falalian Constitution consisted of 10 parts, 50 articles, and over 100 paragraphs. The constitution governs the state name, sovereignty, ideology, national institutions, and national defence. Falalian constitution set forth detailed clauses on citizens’ rights and national economy.

National ideology of Fatistaarte, national symbols, and names of recognised political parties, are among those received constitutional status.

Falalian constitution also recognises LGBT rights, as well as citizens with disabilities. Falalia guarantees equality and prohibits discrimination against the community. As Nabil Ihsan of Suwarnakarta Institute said, “it was the first in Indonesian sector’s national constitution”.

King Muhammad I further described that “the process [to compose the constitution] is quite long, due to debates and differences among members of the constitutional convention”.

Micronationalists Responded New Falalian Constitution

Delegates of AIM General Assembly congratulates Falalian authority on the successful ratification of their new constitution.

Falalian Prince, Tommy Narisworo said that Falalian success on the new constitution is evidence “that Indonesian sector’s micronations future will ever brighter”. Nabil Ihsan also commented that the new Falalian constitution is “thorough, and progressive”.

Konstitusi Falalia Disahkan Raja

Sampul depan Konstitusi Falalia 2020.

AIMNN (11/06) – Kerajaan Falalia telah merilis naskah konstitusi baru kepada publik, setelah sebelumnya disahkan oleh Raja Muhammad I kemarin (10/06). Pemerintah Falalia juga mengirim naskah konstitusi tersebut kepada negara-negara dalam Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM).

Konstitusi baru Falalia ini disusun setelah pemerintah Falalia berkomitmen untuk menyukseskan agenda reformasi sebagaimana dirembuk dalam Rapat Nasional yang selesai 1 Mei lalu. Pengesahan konstitusi baru ini juga merupakan bentuk pemenuhan amanat Raja Muhammad I yang memerintahkan penyelesaian penyusunan konstitusi baru paling lambat 3 bulan sejak selesainya rapat.

“Konstitusi yang Menyeluruh”

Konstitusi baru Falalia terdiri atas 10 bab, 50 pasal, dan lebih dari 100 ayat. Konstitusi Falalia juga mencakup perihal nama negara, bentuk kedaulatan, ideologi, lembaga negara, serta pertahanan negara. Konstitusi Falalia mencakup pasal yang cukup detil terhadap hak warganegara serta ekonomi negara.

Ideologi nasional Fatistaarte, simbol-simbol negara, serta nama partai-partai politik yang sah adalah di antara beberapa hal yang diakui pada konstitusi Falalia.

Konstitusi Falalia juga mengakui hak-hak komunitas LGBT, juga penyandang disabilitas. Falalia juga menjamin kesetaraan akses dan melarang diskriminasi terhadap komunitas tersebut. Hal ini, menurut Nabil Ihsan dari Institut Suwarnakarta, “merupakan yang pertama kalinya pada konstitusi negara Sektor Indonesia”.

Raja Muhammad I menyatakan, “Proses [penyusunan konstitusi baru] cukup lama, dengan perdebatan sangat sengit antar anggota panitia”.

Respon Terhadap Konstitusi Baru

Delegasi Majelis Umum AIM mengucapkan selamat atas keberhasilan Falalia menyusun konstitusi baru.

Pangeran Harjakarta, Tommy Narisworo menyatakan bahwa keberhasilan Falalia menyusun konstitusi baru menjadi bukti bahwa “masa depan negara mikro sektor Indonesia akan semakin cerah”. Selain itu, Kepala Institut Suwarnakarta, Nabil Ihsan menyatakan bahwa konstitusi Falalia “rapi dan progresif”.