AIMNN, 21/05 – Federal Republic of Neuborrnia-Merientalia has been accepted as an Association of Indonesian Micronations (AIM) full member on the General Assembly meeting session took place yesterday (20/05)
In the meeting session, member states expressed their full support to the accession of Neuborrnia-Merientalia as AIM full member. Member states confidence also further supported by its president Aaron Penyami experience as Pejaten head of state, already joined AIM from 2019 until 2020.
Neuborrnia-Merientalia is a new micronation founded by Aaron Penyami on 4 April 2020. Aaron beforehand was the founder of the Republic of Pejaten in 2018 and was accepted as AIM full member in 2019.
AIMNN, 21/05 – Republik Federal Neuborrnia-Merientalia telah diterima sebagai anggota penuh Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) pada sidang Majelis Umum yang dilaksanakan kemarin (20/05).
Pada sidang tersebut, negara anggota menyatakan dukungan penuh terhadap penaikan status keanggotaan Neuborrnia-Merientalia. Dukungan bulat tersebut juga didukung dengan riwayat Presiden Neuborrnia-Merientalia, Aaron Penyami, yang telah bergabung dalam AIM sejak 2019 sebagai pemimpin Pejaten.
Neuborrnia-Merientalia merupakan sebuah negara mikro baru yang didirikan oleh Aaron Penyami pada 4 April 2020. Aaron sebelumnya merupakan pendiri Republik Pejaten yang berdiri bada tahun 2018, dan telah diterima sebagai anggota penuh AIM pada tahun 2019.
22/05, AIMNN – Falalian authority has announced the result of the national meeting took place from 15 April until 1 May last month. The meeting was led by King Muhammad I and discussing the future of Falalia.
After the conclusion of the meeting on 1 May, King Muhammad I announced that reform would take place immediately. Despite on that, Falalian authority just yesterday (20/05) published the complete text of the meeting consensus.
Falalian citizens attended the convention agreed for a reform, which includes changes in political system, national symbols, and national territories.
“A Thorough Reform”
Politically, Falalia would be converted as an absolute monarchy, with the newly-founded monarch council and advisory council that would support the Falalian King in the governance. Furthermore, the Prime Minister office would be abolished; and the Crown Prince and the King Mother would preside over the national government to support the King.
A consensus to draft a new constitution was also agreed, beside regulations for political parties, and also the declaration of Falalian new official name “Great Kingdom of Falalia”.
Delegates of the national meeting also agreed to replace the national flag, national anthems and patriotic songs, and the national emblem. National heroes were also agreed upon, with the date of Tian Abdurrahman’s (1994-2019) passing to be recognised as “Heroes Day”.
The meeting also saw the end of Falalian sovereignty over Nakma region, located far from the national capital Richland; and the addition of Sitoradja Kingdom to Falalian domain.
Falalian King Muhammad I have set the deadline for the implementation of the reform. He has directed the deadline for reform announcement to be made before 1 June 2020, and the drafting process of the constitution to take place 3 months after the conclusion of the national meeting.
22/05, AIMNN – Pemerintah Falalia telah mengumumkan hasil Rapat Nasional yang telah dilaksanakan pada 15 April hingga 1 Mei lalu. Rapat tersebut dipimpin oleh Raja Muhammad I dan membahas mengenai rencana reformasi di Falalia.
Setelah penutupan rapat nasional pada 1 Mei lalu, Raja Muhammad I mengumumkan bahwa reformasi akan dilaksanakan di Falalia. Namun, pemerintah Falalia baru menerbitkan rangkuman hasil rapat tersebut pada Rabu kemarin (20/05), dengan Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) menjadi salah satu penerima laporan.
Peserta rapat nasional Falalia setuju untuk melaksanakan reformasi di berbagai bidang, termasuk di antaranya adalah pada sistem pemerintahan, simbol, serta teritori negara.
Reformasi di semua lini negara
Pada bidang pemerintahan, Falalia akan ditetapkan sebagai negara monarki absolut, dengan dewan monarki dan dewan pertimbangan agung sebagai institusi baru yang akan membantu Raja Falalia nantinya. Selain itu, jabatan perdana menteri akan dihapuskan, dan Raja akan mengambil alih tugas kepala pemerintahan. Putra Mahkota dan Ibu Suri juga diberikan kuasa sebagai pembantu utama Raja.
Rapat nasional juga menyerukan penyusunan konstitusi baru, menentukan partai politik yang boleh beraktivitas di Falalia, serta pengubahan nama negara menjadi “Kerajaan Falalia Raya”.
Peserta rapat nasional juga setuju untuk mengubah bendera nasional, lagu kebangsaan dan beberapa lagu nasional, serta lambang negara. Disepakati pula beberapa pahlawan nasional yang diakui Falalia, termasuk di antaranya mendiang Tian Abdurrahman (1994-2019), yang hari wafatnya pada 9 September diresmikan sebagai Hari Pahlawan.
Rapat nasional juga menyepakati untuk melepaskan daerah Nakma yang terletak berjauhan dari ibukota Richland, dari kedaulatan Falalia; serta memasukkan Kerajaan Sitoradja sebagai teritori Falalia.
Raja Falalia Muhammad I telah memberikan tenggat untuk pelaksanaan seluruh poin reformasi yang telah disepakati dalam rapat nasional. Di antaranya, ia memerintahkan pengumuman hasil reformasi paling lambat pada 1 Juni 2020, serta pengerjaan konstitusi baru paling lambat 3 bulan sejak berakhirnya rapat nasional.
Jaringan Berita /AIM/ News Network 