Category Archives: Sosial Budaya | Social and Culture

Falalian Consensus Supports Reform

Bendera Falalia

22/05, AIMNN – Falalian authority has announced the result of the national meeting took place from 15 April until 1 May last month. The meeting was led by King Muhammad I and discussing the future of Falalia. 

After the conclusion of the meeting on 1 May, King Muhammad I announced that reform would take place immediately. Despite on that, Falalian authority just yesterday (20/05) published the complete text of the meeting consensus.

Falalian citizens attended the convention agreed for a reform, which includes changes in political system, national symbols, and national territories. 

“A Thorough Reform”

Politically, Falalia would be converted as an absolute monarchy, with the newly-founded monarch council and advisory council that would support the Falalian King in the governance. Furthermore, the Prime Minister office would be abolished; and the Crown Prince and the King Mother would preside over the national government to support the King.

A consensus to draft a new constitution was also agreed, beside regulations for political parties, and also the declaration of Falalian new official name “Great Kingdom of Falalia”.

Delegates of the national meeting also agreed to replace the national flag, national anthems and patriotic songs, and the national emblem. National heroes were also agreed upon, with the date of Tian Abdurrahman’s (1994-2019)  passing to be recognised as “Heroes Day”.

The meeting also saw the end of Falalian sovereignty over Nakma region, located far from the national capital Richland; and the addition of Sitoradja Kingdom to Falalian domain.

Falalian King Muhammad I have set the deadline for the implementation of the reform. He has directed the deadline for reform announcement to be made before 1 June 2020, and the drafting process of the constitution to take place 3 months after the conclusion of the national meeting.

 

 

Rapat Nasional Falalia Mendorong Reformasi

Bendera Falalia

22/05, AIMNN – Pemerintah Falalia telah mengumumkan hasil Rapat Nasional yang telah dilaksanakan pada 15 April hingga 1 Mei lalu. Rapat tersebut dipimpin oleh Raja Muhammad I dan membahas mengenai rencana reformasi di Falalia.

Setelah penutupan rapat nasional pada 1 Mei lalu, Raja Muhammad I mengumumkan bahwa reformasi akan dilaksanakan di Falalia. Namun, pemerintah Falalia baru menerbitkan rangkuman hasil rapat tersebut pada Rabu kemarin (20/05), dengan Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) menjadi salah satu penerima laporan.

Peserta rapat nasional Falalia setuju untuk melaksanakan reformasi di berbagai bidang, termasuk di antaranya adalah pada sistem pemerintahan, simbol, serta teritori negara.

Reformasi di semua lini negara

Pada bidang pemerintahan, Falalia akan ditetapkan sebagai negara monarki absolut, dengan dewan monarki dan dewan pertimbangan agung sebagai institusi baru yang akan membantu Raja Falalia nantinya. Selain itu, jabatan perdana menteri akan dihapuskan, dan Raja akan mengambil alih tugas kepala pemerintahan. Putra Mahkota dan Ibu Suri juga diberikan kuasa sebagai pembantu utama Raja.

Rapat nasional juga menyerukan penyusunan konstitusi baru, menentukan partai politik yang boleh beraktivitas di Falalia, serta pengubahan nama negara menjadi “Kerajaan Falalia Raya”.

Peserta rapat nasional juga setuju untuk mengubah bendera nasional, lagu kebangsaan dan beberapa lagu nasional, serta lambang negara. Disepakati pula beberapa pahlawan nasional yang diakui Falalia, termasuk di antaranya mendiang Tian Abdurrahman (1994-2019), yang hari wafatnya pada 9 September diresmikan sebagai Hari Pahlawan.

Rapat nasional juga menyepakati untuk melepaskan daerah Nakma yang terletak berjauhan dari ibukota Richland, dari kedaulatan Falalia; serta memasukkan Kerajaan Sitoradja sebagai teritori Falalia.

Raja Falalia Muhammad I telah memberikan tenggat untuk pelaksanaan seluruh poin reformasi yang telah disepakati dalam rapat nasional. Di antaranya, ia memerintahkan pengumuman hasil reformasi paling lambat pada 1 Juni 2020, serta pengerjaan konstitusi baru paling lambat 3 bulan sejak berakhirnya rapat nasional.

 

 

AIM Symbols Guidelines Made Official

AIM Flag, one of the symbols regulated on the guidelines

AIMNN, 20/05 – Association of Indonesian Micronations (AIM) Symbols Guidelines has passed General Assembly votes to be made official today (20/05). The proposed guidelines received unanimous support from member states. The guidelines will regulate AIM symbols and its usage by the organisation and member states.

The guidelines recognises five symbols as official. Those symbols are the flag, emblem, anthem, slogan, and official cities. The guidelines provides description on symbol’s history, meaning, and usage regulations.

Organisation slogan “Bhinneka Tunggal Ika” (English: Unity in Diversity) was recognised for the first time as official, despite it was already in use since AIM founding in 2011, even depicted in AIM logo from 2011 until 2014.

AIM also recognises official cities, with Tian Generations Place as honorary capital, and capital of state chairman is set to be administrative centre. Recognition of Tian Generations Place as honorary capital is one AIM effort to pay homage to Tian Abdurrahman (1994-2019), as it was the first capital city of Bobodolands Federation (2011-2012), his first micronation.

AIM member states are expected to adhere to the symbol guidelines when using AIM symbols in the future.

Harjakarta Called for Drafting Committee

Beforehand, a drafting committee was formed and successfully working on the guidelines draft in a period between 7 May until 13 May 2020. Members of the drafting committee were Joel Wijaya of Halenesia, Aaron Penyami and Arda Mudarso of Neuborrnia-Merientalia, and Muhammad Iqbal from Falalia.

The drafting committee was proposed by Chairman Harjakarta as an effort to increase new member states participation in AIM lawmaking and resolution-drafting process.

In general, composition of AIM laws were performed inside the General Assembly. The final draft was later perfected by the Correspondence Department by member states consent before ratification.


Panduan Simbol AIM Diresmikan

Bendera AIM, satu dari lima simbol organisasi yang diatur pada Panduan Simbol

AIMNN, 20/05 – Panduan Simbol Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) resmi berlaku setelah mendapatkan sokongan penuh terhadap pengesahannya dari negara anggota pada sidang Majelis Umum hari ini (20/05). Panduan tersebut akan menjadi dasar aturan dari penggunaan simbol AIM bagi organisasi dan negara anggota.

Panduan tersebut mengakui lima simbol organisasi, yaitu bendera, lambang, lagu organisasi, semboyan, serta kota-kota simbolis. Panduan tersebut memberikan penjelasan tentang sejarah simbol, makna, serta mengatur tata cara penggunaannya.

Semboyan organisasi “Bhinneka Tunggal Ika” untuk pertama kalinya diakui secara tertulis sebagai simbol resmi AIM, walaupun telah digunakan sejak pendirian AIM pada Juli 2011 dan menjadi bagian logo organisasi dari tahun 2011 hingga 2014.

AIM juga menetapkan kota penting sebagai simbol organisasi, yaitu Tian Generations Place yang diakui sebagai ibukota simbolis, serta ibukota negara ketua yang dinyatakan sebagai pusat administrasi AIM. Tian Generations Place merupakan nama ibukota pertama Federasi Bobodolands (2011-2012), negara mikro pertama yang dipimpin oleh mendiang Tian Abdurrahman (1994-2019). Pengakuan ini merupakan komitmen organisasi untuk memberikan penghormatan kepada Tian.

Panduan simbol ini diharapkan dapat menjadi sumber utama bagi negara anggota serta institusi apabila memerlukan penggunaan simbol AIM di kemudian hari.

Gagasan Regu Penyusun

Sebelumnya, sebuah regu penyusun naskah telah dibentuk dan berhasil menyelesaikan naskah awal panduan tersebut semasa kerjanya dari tanggal 7 Mei hingga 13 Mei 2020. Anggota regu penyusun terdiri dari Joel Wijaya dari Halenesia, Aaron Penyami dan Arda Mudarso dari Neuborrnia-Merientalia, serta Muhammad Iqbal dari Falalia.

Pembentukan regu penyusun ini merupakan gagasan negara ketua Harjakarta yang sebelumnya meminta penyusunan aturan simbol AIM, dan merupakan usaha untuk lebih melibatkan negara anggota, khususnya anggota baru dalam penyusunan naskah hukum organisasi.

Pada umumnya, proses penyusunan naskah organisasi langsung dilakukan pada sidang Majelis Umum AIM. Pembahasan dilakukan sampai selesai, dan naskah disahkan oleh Majelis Umum setelah dirapikan oleh Departemen Korespondensi Sekretariat.


AIM Museum Officially Launched

AIMNN, 01/05 – Association of Indonesian Micronations (AIM) Museum has been officially launched by Chairman Falalia on the General Assembly session today (01/05). The launching of the publicly-accessible Museum website follows the ceremony afterwards.

The online museum will exhibit artifacts and archives of members and former member states of AIM. The museum will also curate archives on important events in Indonesian micronational community, such as on 2012 LIR Union Summit and on Ivanesian conflicts in 2014.

The museum are expected to become a learning source on Indonesian micronational community, especially on members of AIM. The museum will also serve as the archive base for member state.

After the launching, General Assembly delegates expressed their joy on welcoming the newest institution of AIM. Excellent President Theodorus Diaz also said “I’m very thankful on the launching of this museum, because it could exhibit our creations and current progress of the Indonesian micronational community”.

Proposal for establishment of a museum was first appeared in the General Assembly on early April 2020, and passed assembly voting in 22 April session. The launching became the last for the Chairman Falalia before the end of its chairmanship term this May.

To visit the museum, you can access this link.

Museum AIM Diresmikan

AIMNN, 01/05 – Museum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) telah diresmikan oleh Ketua AIM Falalia pada sidang Majelis Umum AIM hari ini (01/05). Peresmian tersebut bersamaan dengan diluncurkannya alamat situs museum daring yang bisa diakses publik.

Museum tersebut memuat artefak dan arsip utama dari negara-negara anggota dan negara bekas anggota AIM. Museum tersebut juga memamerkan arsip mengenai peristiwa penting komunitas mikronasional Indonesia, seperti Pertemuan LIR Union 2012 serta konflik Ivanesia 2014.

Museum tersebut berfungsi sebagai wahana untuk mempelajari komunitas mikronasional Indonesia, terkhusus pada masing-masing negara yang termuat pada museum maya tersebut. Di samping itu, museum tersebut dapat menjadi pusat tampungan arsip bagi masing-masing negara anggota.

Setelah peluncuran Museum AIM, delegasi Majelis Umum mengucapkan rasa syukur serta bahagianya. Pemimpin Excellent Theodorus Diaz juga mengatakan “Saya bersyukur atas peluncuran museum ini karena bisa mendokumentasikan hasil karya kita semua serta kemajuan dalam sektor Indonesia”.

Usulan pendirian museum ini diajukan dalam Majelis Umum AIM pada awal bulan April, dan diluluskan pada 22 April kemarin. Peresmiannya menjadi kebijakan terakhir Ketua Falalia sebelum penyerahan kepengurusan kepada Harjakarta, yang menggantikannya pada Mei ini.

Pembaca boleh mengunjungi Museum Daring AIM melalui tautan ini.

Flashback: A Discussion on LIR Union

An interesting discussion about LIR Union was published by The Indokistan Times on the third week of November 2012. The discussion was between Indokistani Third Republic politicians, Nabil Ihsan and Tian Abdurrahman. That interesting discussion can be read below:

Controversy on Indokistani membership in LIR Union has resulted in fierce debate among government officials, especially after those talks produced nothing on how the government should respond.

Speaker of the Parliament Tian Abdurrahman commented that as consequences of the “free” principle on Indokistani foreign policy of “free and active”, Indokistan should not be engaged in any alliance or diplomatic pact. He also claimed that if Indokistan insists in continuing its membership in LIR Union, the country has violated its own principles.

Opposing argument from the Chancellor Nabil Ihsan declares that the definition of “free” are “to freely decides on its own foreign policy without foreign intervention”, thus Indokistani membership in LIR union does not negate the principle. He also said that if Indokistan should not be bound with any alliance or diplomatic pact, Indokistan could no longer engaged in diplomacy, nor joining micronational organisations, or to sign a treaty with other micronations.

Do you have another argument for or against Indokistani membership in LIR Union? Voiced your opinion right now!

(The Indokistan Times, November 2012. Translated into English.)

Background

LIR Union (2012-2013)

LIR Union was an intermicronational organisation that consisted of three member states: Indokistan, Los Bay Petros, and Raflesinesia. The founding charter of LIR Union was signed in the only intermicronational conference in Indonesian sector that was took place in 12 August 2012 in Kranji, Los Bay Petros.

The discussion occurred in the Indokistani Third Republic era (October 2012 – January 2013) between then-Chancellor Nabil Ihsan and Parliament Speaker Tian Abdurrahman. At that time, Tian’s influence were on its height, especially after his effort to reform the country as a unitary state went successful few weeks prior to the discussion.

Tian’s statement was seen as a brave act, because of his call to replace the status-quo existed prior to his entry to Indokistan (LIR Union was founded in August 2012, Tian rejoined Indokistan in September 2012). His statement also placed him in a position to challenge the very person that signed the establishment declaration of the LIR Union.

It was already known among Indokistani public that Tian often held differing opinion against other Indokistani figures. For instance, Tian also caused shock in the country afterwards, declaring the establishment of the unitary “Republic of Indokistan” in October 2013. The stunt was done despite Tian himself ratified the referendum results that finalizes Indokistani federal system in June 2013.

On the bright side, this discussion exhibited Indokistani freedom and unity, despite ideological and thought differences. We can also see Tian’s confidence to express his thought, no matter how others will respond, and take it as an example to our daily life.

In the end, LIR Union was abandoned after Raflesinesian unification to Indokistan in February 2013, resulting in only two members remaining. Further proposal of Rayhan Haikal to convert the organisation as a special treaty between both countries also received only marginal support.

/Your personal copy from

Lawas: Perbincangan tentang LIR Union

Sebuah perbincangan menarik tentang LIR Union muncul pada edisi The Indokistan Times pekan ketiga bulan November 2012. Rupanya perbincangan tersebut melibatkan dua tokoh penting Republik Indokistan Ketiga, yaitu Nabil Ihsan dan Tian Abdurrahman. Tentu menarik untuk disimak bagaimana percakapan tersebut, yang dapat Anda tengok di bawah ini:

Kontroversi keanggotaan Indokistan di [LIR Union] semakin banyak diperdebatkan di pemerintahan, terutama karena seluruh [pem]bicaraan berakhir dengan kebuntuan atas [tindakan] yang perlu diambil.

Ketua Parlemen Tian Dacoen menyatakan bahwa untuk melaksanakan ide “bebas” dalam asas politik Indokistan […] “bebas dan aktif”, Indokistan tidak boleh terikat pada pakta persekutuan apapun, sehingga jika Indokistan masih melanjutkan keanggotaan di LIR Union, Ia menganggap bahwa Indokistan sudah melanggar ide “bebas” tersebut.

Argumen lain datang dari Perdana Menteri […] Nabil Ihsan, [yang] menyatakan bahwa definisi “bebas” adalah “bebas dalam menentukan jalan yang akan ditempuhnya sendiri tanpa tekanan negara lain”, dan bahwa pendirian LIR Union tidaklah melanggar hakikat dari “bebas” itu sendiri. Ia juga menerangkan kalau Indokistan tidak boleh terikat pada pakta persekutuan apapun, Indokistan tidak bisa lagi membuka hubungan formal dengan negara lain, mendirikan dan bergabung dalam organisasi intermikronasional, dan menandatangani traktat dengan negara lain.

[Apakah] Anda memiliki argumen [lain] yang mendukung atau menolak keanggotaan Indokistan di LIR Union? Suarakan pendapat anda sekarang juga!

(The Indokistan Times, November 2012. Dengan suntingan.)

Konteks:

Logo LIR Union (2012-2013)

LIR Union adalah sebuah organisasi intermikronasional yang beranggotakan Indokistan, Los Bay Petros, dan Raflesinesia. Deklarasi pendirian LIR Union ditandatangani pada satu-satunya konferensi mikronasional di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2012 di Kranji, Los Bay Petros.

Perbincangan tersebut muncul pada era Republik Indokistan Ketiga (Oktober 2012 – Januari 2013) antara Kanselir (tertulis “Perdana Menteri”) Nabil Ihsan dan Ketua Parlemen Tian Abdurrahman. Pada saat itu, pengaruh Tian yang merupakan pemimpin Bobodolands di Indokistan sedang semakin meningkat, terutama setelah perjuangannya mengembalikan sistem negara kesatuan ke Indokistan berhasil.

Pernyataan Tian tersebut pada saat itu dianggap sebagai suatu tindakan yang amat berani, karena pendapatnya untuk mengusulkan perubahan status quo yang telah ada sebelum ia bergabung ke Indokistan (LIR Union berdiri pada Agustus 2012, Bobodolands baru bergabung ke Indokistan pada September 2012), terlebih berhadapan langsung dengan pendiri yang menandatangani langsung deklarasi pendirian LIR Union.

Sudah lumrah memang pendirian Tian Abdurrahman terkadang berseberangan dengan tokoh Indokistan lain saat Bobodolands menjadi bagian Indokistan sampai Januari 2014. Satu peristiwa besar turut terjadi kemudian, ketika pada Oktober 2013 ia mendirikan negara kesatuan “Republik Indokistan” sebagai protes atas sistem federal Indokistan yang telah disepakati pada referendum di bulan Juni 2013.

Namun di sisi lain, inilah bukti akan keberagaman pemikiran di Indokistan, yang masih tetap bersatu walaupun pemimpinnya memiliki perbedaan pandangan. Kemudian, satu sikapnya yang dapat kita teladani saat ini adalah keberaniannya menyatakan pendapat, mau apapun itu.

Pada akhirnya toh, setelah penggabungan Raflesinesia ke Indokistan pada Februari 2013, status LIR Union sebagai organisasi mikronasional menjadi tidak relevan, karena anggotanya hanya tinggal dua. Usulan Rayhan Haikal untuk mengubah LIR Union menjadi traktat khusus juga tidak menerima sambutan apapun dari pemimpin kedua negara.

/Sari wacana,

AIM Flag, Emblem Made Official

AIM official flag.

Association of Indonesian Micronations (AIM) General Assembly has set the official symbol of the organisation on the general assembly sessions took place in 3 April until 4 April 2020. The symbols received official status are the organisation flag and anthem.

On the 3 April session, the general assembly has voted for the adoption of “Light of Southeast Asia” as the organisation anthem, by 6-1 votes.

The song was made by Theodorus Diaz of Excellent in 2015, and the lyrics was made by Nabil Ihsan of Suwarnakarta Institute last month. The song was already proposed in 2015, yet received only marginal support to make it official.

Nusantara united in a noble bond

Brilliant countries hope of the world

May our joyful dream comes true

Light of Southeast Asia

(Translation of the first stanza of the “Light of Southeast Asia”)

Antoher session took place yesterday (04/04) finalizes the official flag of AIM afrter lengthy discussion due to diverse ideas proposed by member states. The final vote tally on the flag are in 6-3.

The official flag of AIM consists of white background with AIM logo in the middle of the flag. Defeated proposal on the flag maintains the same design, yet with blue background. The general assembly also agreed on 2:3 flag proportion.

After the recognition, another proposal is to made the symbols constitutional by adding it to the Charter. The proposal currently remain under consideration by the general assembly.

Bendera dan Lagu AIM Diresmikan

Bendera resmi AIM.

Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) telah menetapkan simbol-simbol resmi organisasi pada rapat yang berlangsung selumbari (03/04) sampai dengan kemarin (04/04). Simbol-simbol yang diresmikan dalam dua hari rapat tersebut adalah lagu organisasi dan bendera organisasi.

Pada rapat selumbari (03/04), Majelis umum menyetujui “Cahaya Asia Tenggara” sebagai lagu organisasi, yang disetujui dengan hasil voting 6-1.

Lagu tersebut dibuat oleh Theodorus Diaz dari Excellent pada tahun 2015, sementara liriknya dibuat oleh Nabil Ihsan dari Institut Suwarnakarta pada bulan lalu. Lagu ini telah diusulkan sejak tahun 2015, namun usulan peresmiannya tidak kunjung dilanjutkan.

Nusantara bersatu dalam ikatan mulia

Negeri cemerlang harapan persada

Jadilah nyata satu mimpi nan bahagia

Cahaya Asia Tenggara

(Stanza pertama “Cahaya Asia Tenggara”)

Rapat kemarin (04/04) pada akhirnya berhasil menetapkan bendera resmi AIM setelah diskusi panjang karena beragamnya ide yang ditawarkan oleh anggota. Bendera AIM terpilih disetujui dengan jumlah voting 6-3.

Bendera AIM terpilih memiliki warna dasar putih, dengan logo AIM di tengah bendera. Usulan lainnnya memiliki desain yang sama, namun berwarna dasar biru. Konstruksi bendera pun juga telah disepakati dengan proporsi 2:3.

Setelah resminya simbol AIM, muncul pula usulan untuk mencantumkan pasal tentang simbol AIM di AD-ART organisasi. Usulan tersebut kini sedang dalam pertimbangan Majelis Umum.