Category Archives: Bahasa Indonesia

Berita berbahasa Indonesia

Perumusan Undang-undang Amendemen Konstitusi Negara Dimulai Hari Ini

Sampul rancangan undang-undang (RUU) amendemen konstitusi Falalia

Laporan Falalia (01/07) – Wakil Ketua Majelis Rakyat (MR), Putra Maramis mengumumkan bahwa pihaknya telah memulai pembahasan sekaligus perumusan Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 01 Tahun 2020 tentang Prosedur Amendemen Konstitusi Negara pada hari ini (01/07).

Putra menyampaikan bahwa perumusan tersebut ditargetkan akan selesai dalam 2 minggu hingga 1 bulan ke depan, walaupun ia mengakui bahwa perumusan RUU tersebut bisa jadi akan memakan waktu yang lebih lama. Hal tersebut dapat terjadi mengingat akan ada 3 lembaga negara sekaligus yang ikut serta dalam proses perumusan, sehingga perdebatan dan ketidaksepakatan dapat sangat mungkin terjadi.

“Iya benar itu, hari ini Majelis Rakyat sudah memulai diskusi tentang undang-undang amendemen konstitusi negara. Peraturan tersebut kami targetkan rampung 2 minggu hingga 1 bulan pasca diumumkan secara luas ke masyarakat Falalia, meskipun sepertinya bakal jauh lebih lama,” ujar Putra Maramis kepada awak media di House of Peoples Council hari ini.

Selain itu, demi menciptakan RUU yang lagi adil, mantan anggota Parlemen Falalia periode 2017-2020 dari Partai Nasional itu memohon kepada Dewan Pertimbangan Agung supaya memberikan masukan-masukan terkait perkara tersebut.

“ Kami sebagai Majelis Rakyat memohon juga kepada Dewan Pertimbangan Agung untuk ikut serta dalam perumusan aturan tersebut supaya UU yang diciptakan nantinya lebih adil dan berpihak kepada masyarakat”, tutupnya.

Pemberontak Asassin Mengambil Alih Negara

Leave a reply

Pernyataan pemberontak Asassin setelah berhasil mengambil alih pemerintahan.

AIMNN, 30/06 – Pemberontak anti-pemerintah di Republik Asassin telah “berhasil merebut kekuasaan” dan mengambil alih negara. Pernyataan tersebut dibuat oleh pemberontak Asassin selumbari (28/06).

Dalam pernyataan tersebut, pemberontak Asassin yang berhasil mengambil alih media sosial resmi pemerintah menyatakan pengambilalihan pemerintahan. Selain itu, pemberontak juga menyatakan mengganti bendera serta lambang negara, dan menyatakan mengganti nama negara menjadi “Republik Cyber Asassin”.

Pemberontak Asassin juga berhasil mengakses dan mengambil alih media hubung resmi negara dengan Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM). Pemberontak Asassin langsung membuat pernyataan mengeluarkan Asassin dari AIM kemarin (29/06).

Selain daripada informasi di atas, masih belum ada kabar terbaru mengenai keadaan Asassin setelah pengambilalihan kekuasaan. Informasi mengenai pemimpin negara yang digulingkan, serta nasib pemimpin Asassin sebelumnya, juga masih simpang siur.

Perwakilan Asassin Memberi Peringatan

Sebelum pemberontak berhasil mengambil alih negara, presiden Asassin sebelumnya telah mengeluarkan peringatan terkait gejolak di negaranya. Amaran tersebut dibuat oleh perwakilan Asassin di Majelis Umum AIM pada 26 Juni kemarin.

Dalam pernyataannya, perwakilan Asassin menyatakan bahwa sedang terjadi protes yang dipimpin oleh kelompok anti-UU Siber yang dibuat pemerintah Asassin sebelumnya. Perwakilan Asassin tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana UU Siber tersebut menyebabkan protes.

Perwakilan Asassin pula menyatakan bahwa pemberontak akan memblokir akses pemerintah dengan negara-negara mikro lain, termasuk di antaranya AIM, apabila berhasil mengambil alih pemerintahan.

Kurang Informasi

Negara-negara anggota AIM menyatakan masih berusaha mencari informasi lebih lanjut mengenai Asassin setelah pengambilalihan kekuasaan tersebut, terlebih karena sebelumnya sangat sedikit informasi yang diberikan pemerintah Asassin sehingga membuat negara anggota masih belum menentukan sikap.

Pemimpin Halenesia, Jan II menyatakan bahwa ia masih perlu informasi lebih lanjut tentang Asassin. “[karena kurangnya informasi] … kita mau membantu namun tidak tahu apa yang terjadi”, sebutnya.

Selain itu, pemimpin Institut Suwarnakarta Nabil Ihsan juga menyayangkan kurang terbukanya Asassin dengan masalah negaranya, “Seharusnya Asassin bisa memanfaatkan AIM untuk mencari dukungan apabila terjadi pertentangan di negara tersebut”, ucapnya kemarin (29/06).

Halenesia Mencari Ketua Parlemen Baru

Leave a reply

Laporan Halenesia, 25/06 – Raja sekaligus Perdana Menteri Halenesia, Jan II, telah mengumumkan pelaksanaan debat antar partai parlemen yang akan dilakukan pada Selasa pekan depan (30/06). Debat tersebut adalah untuk menentukan posisi Ketua Parlemen Halenesia.

Sebelumya, Jan II telah mengumumkan jumlah kursi yang akan diduduki partai politik Halenesia di dalam Parlemen sesuai hasil pemungutan suara yang diterbitkan selumbari (23/06). Hasil pemungutan suara tersebut menunjukkan 6 kursi dimenangkan oleh Partai Kebebasan Masyarakat (PKM), 4 kursi untuk Partai Nasional Konservatif (PNK), dan 3 kursi untuk Partai Demokrat Sosialis (SDP). Berdasarkan perintah Jan II, dua kursi parlemen akan dikosongkan sehingga partai politik hanya akan mengendalikan 13 kursi dari total 15 kursi di Parlemen.

Jan II telah menyatakan masa kampanye dimulai sejak kemarin (24/06), dan akan berlangsung hingga 29 Juni esok, sebelum debat pada 30 Juni. Jan II mempersilakan calon ketua parlemen untuk melakukan kampanye masing-masing demi menghimpun dukungan kepada mereka.

Berbeda dari negara lain, mekanisme pemilihan Ketua Parlemen Halenesia dilakukan melalui pemilu demokratis yang melibatkan seluruh rakyat Halenesia.

Bengkuring City Dilanda Bencana Banjir

Leave a reply

Wathan RDSJ, 24/05 – Ibukota Jomblonisme, Bengkuring City kembali dilanda banjir besar pada 23 Mei kemarin. Banjir ini menyebabkan kerusakan parah di beberapa daerah Bengkuring City.

Berdasarkan laporan warga, banjir pertama kali muncul pada pukul 02.00 WITA, sehingga mengejutkan warga yang sedang beristirahat. Tanda darurat langsung dibunyikan oleh otoritas Bengkuring City, yang langsung dengan sigap membantu warga mengungsi.

Pemerintah Jomblonisme menyatakan bahwa banjir kali ini disebabkan oleh tingkat curah hujan yang sangat tinggi dibandingkan rata-rata bulanan, sehingga menyebabkan muka air di Bengkuring City meluap.

Laporan terbaru menyatakan bahwa banjir semakin meninggi pada 24 Mei, sehingga memaksa warga Bengkuring City untuk mengungsi keluar dari rumah. Pemerintah Jomblonisme yang memerintahkan pengosongan permukiman, menempatkan sementara warga di masjid dan rumah-rumah warga yang tidak terdampak banjir.

Presiden Jomblonisme, Eri Septio menyatakan bahwa ia telah memerintahkan seluruh otoritas Jomblonisme untuk bersiaga meringankan kesusahan rakyat. Presiden Eri juga diketahui turun langsung membantu proses evakuasi dan pengungsian warga di Bengkuring City.

Raja Meminta Penundaan Pembahasan Undang-undang Selepas Audiensi dengan Majelis Rakyat

Leave a reply

Laporan Falalia, 24/06 – Raja Falalia, Muhammad I Shah, telah selesai melaksanakan audiensi dengan seluruh anggota Majelis Rakyat (MR) hari ini (24/06). Dalam audiensi tersebut, Raja meminta MR untuk menunda pembahasan tiga undang-undang (UU), yaitu undang-undang terkait perlindungan hewan, mata uang, serta lembaga negara.

Dalam pernyataannya, Raja menganggap bahwa masih banyak peraturan yang lebih mendesak untuk dibahas masa ini selain ketiga undang-undang tersebut. “Peraturan [yang lebih utama dibahas kali ini] adalah tentang prosedur amendemen konstitusi serta peraturan undang-undang … karena semua pasal undang-undang tersebut akan menjadi dasar bagi penyusunan produk hukum di negara ini,” titah Raja kepada anggota MR pada audiensi tersebut.

Setelah menerima titah Raja terkait penundaan pembahasan UU, anggota MR menyatakan persetujuannya dan setia terhadap titah Raja untuk membahas UU yang diperintahkan Raja pada sidang MR selanjutnya.

Majelis Rakyat Meminta Amendemen Konstitusi

Pada audiensi yang sama, Wakil Ketua MR, Putra Maramis menyampaikan permintaan kepada Raja untuk mengamendemen konstitusi Falalia yang baru disahkan dua pekan lalu.

Menurut Putra, masih banyak pasal yang rancu dan dapat dikurangi oleh anggota pemerintahan. Satu pasal yang ia sebutkan ketika menyampaikan permintaannya adalah pasal mengenai fungsi Raja sebagai lembaga utama. “Ya, di dalam konstitusi kita masih banyak hal yang tidak diatur dengan jelas, contohnya [pasal] tentang lembaga pemerintahan,” tutur Putra.

Setelah mendengar pernyataan Putra, Raja meminta Putra dan anggota inti MR kembali beraudiensi dengannya di masa mendatang untuk menyampaikan alasan dan kegentingan permintaan amendemen konstitusi tersebut.

Persiapan Pemilu FNM Dimulai

Leave a reply

Poster Kampanye Peserta Pemilu FNM

AIMNN, 22/06 – Pemerintah Republik Federal Neuborrnia-Merientalia (FNM) telah mengumumkan dimulainya persiapan pemilihan umum negara tersebut sejak hari ini (22/06). Laporan persiapan pemilu tersebut dibuat oleh Presiden FNM, Aaron Penyami.

Pemilihan yang rencananya dilaksanakan pada 1 Juli tersebut mencakup pemilihan presiden FNM serta partai politik yang akan mengisi parlemen FNM, Riksdag. Sampai pada hari ini, panitia pemilu FNM masih membuka pendaftaran calon presiden serta partai politik yang akan ikut serta dalam pemilu.

Berdasarkan laporan terakhir Aaron, sudah ada 5 partai politik yang mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam pemilu tersebut. Partai-partai tersebut adalah Partai Uni Konservatif (CU), Partai Kesejahteraan (PKNM), Partai Hijau (GP), Partai Demokrat (NMDP), serta Partai Sosialis (PS).

Selain itu, terdapat pula 4 calon presiden FNM yang akan bertanding pada pemilu tersebut, yaitu Joshua Salvatore (PKNM), Antonius Cristiano (GP), Daniel Punuh (CU), serta Arda Mudarso (PS).

Rangkaian acara pemilu FNM akan dimulai dengan sawala calon presiden yang akan dilaksanakan Selasa besok (23/06), dengan rekamannya akan diterbitkan keesokan harinya. Panitia pemilu FNM pula mengundang delegasi Majelis Umum AIM untuk menyaksikan sawala tersebut, yang rencananya akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom.

Menutup pernyataannya, Aaron juga mengharapkan dukungan negara-negara anggota AIM, seraya berkata “…kami akan berterima kasih atas dukungan dalam pelaksanaan pemilihan umum.”

Konstitusi Falalia Disahkan Raja

Leave a reply

Sampul depan Konstitusi Falalia 2020.

AIMNN (11/06) – Kerajaan Falalia telah merilis naskah konstitusi baru kepada publik, setelah sebelumnya disahkan oleh Raja Muhammad I kemarin (10/06). Pemerintah Falalia juga mengirim naskah konstitusi tersebut kepada negara-negara dalam Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM).

Konstitusi baru Falalia ini disusun setelah pemerintah Falalia berkomitmen untuk menyukseskan agenda reformasi sebagaimana dirembuk dalam Rapat Nasional yang selesai 1 Mei lalu. Pengesahan konstitusi baru ini juga merupakan bentuk pemenuhan amanat Raja Muhammad I yang memerintahkan penyelesaian penyusunan konstitusi baru paling lambat 3 bulan sejak selesainya rapat.

“Konstitusi yang Menyeluruh”

Konstitusi baru Falalia terdiri atas 10 bab, 50 pasal, dan lebih dari 100 ayat. Konstitusi Falalia juga mencakup perihal nama negara, bentuk kedaulatan, ideologi, lembaga negara, serta pertahanan negara. Konstitusi Falalia mencakup pasal yang cukup detil terhadap hak warganegara serta ekonomi negara.

Ideologi nasional Fatistaarte, simbol-simbol negara, serta nama partai-partai politik yang sah adalah di antara beberapa hal yang diakui pada konstitusi Falalia.

Konstitusi Falalia juga mengakui hak-hak komunitas LGBT, juga penyandang disabilitas. Falalia juga menjamin kesetaraan akses dan melarang diskriminasi terhadap komunitas tersebut. Hal ini, menurut Nabil Ihsan dari Institut Suwarnakarta, “merupakan yang pertama kalinya pada konstitusi negara Sektor Indonesia”.

Raja Muhammad I menyatakan, “Proses [penyusunan konstitusi baru] cukup lama, dengan perdebatan sangat sengit antar anggota panitia”.

Respon Terhadap Konstitusi Baru

Delegasi Majelis Umum AIM mengucapkan selamat atas keberhasilan Falalia menyusun konstitusi baru.

Pangeran Harjakarta, Tommy Narisworo menyatakan bahwa keberhasilan Falalia menyusun konstitusi baru menjadi bukti bahwa “masa depan negara mikro sektor Indonesia akan semakin cerah”. Selain itu, Kepala Institut Suwarnakarta, Nabil Ihsan menyatakan bahwa konstitusi Falalia “rapi dan progresif”.

Inmerado Membubarkan Diri, Bekas Daerah Dipecah

Leave a reply

Pernyataan Pembubaran Inmerado

22/05, AIMNN – Republik Inmerado, salah satu negara pengamat Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM), menyatakan pembubaran diri kemarin (21/05) pukul 14.15 WIB (15.15 WITA). Pernyataan pembubaran Inmerado diterima Majelis Umum AIM sebelumnya, pada pukul 12.00 WIB (13.00 WITA).

Dalam pernyataannya, Presiden Inmerado Joshua S menyatakan bahwa ia kesulitan untuk melanjutkan Inmerado yang telah ditinggalkan anggotanya sehingga menyebabkan “kehancuran total”. Ia juga meminta maaf kepada negara-negara mikro lain yang harus berpisah dengan Inmerado walau telah menjalin hubungan baik.

Walaupun tidak lagi menjadi pemimpin negara mikro, Joshua menyatakan akan tetap berpartisipasi dalam komunitas mikronasional Indonesia. Joshua akan bergabung ke salah satu negara di Gugus Strada.

Status keanggotaan pengamat Inmerado di AIM juga langsung dicabut setelah pernyataan pembubaran negara tersebut berlaku.

Bekas Daerah Diserahkan Ke Negeri-negeri Strada

Dalam pernyataan yang sama, Joshua menyatakan bahwa bekas daerah Inmerado akan diserahkan kepada negara-negara di gugus Strada.

Joshua berkenan untuk menyerahkan Inmerado Barat kepada Neuborrnia-Merientalia, sementara Inmerado Timur akan diserahkan kepada Ruslandia.

Penyerahan daerah ini senada dengan niat Joshua untuk tetap melanjutkan aktivitas mikronasionalnya, supaya tetap dapat ikut serta di negara-negara Strada.

Neuborrnia-Merientalia Menjadi Anggota Penuh AIM

Leave a reply

AIMNN, 21/05 – Republik Federal Neuborrnia-Merientalia telah diterima sebagai anggota penuh Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) pada sidang Majelis Umum yang dilaksanakan kemarin (20/05).

Pada sidang tersebut, negara anggota menyatakan dukungan penuh terhadap penaikan status keanggotaan Neuborrnia-Merientalia. Dukungan bulat tersebut juga didukung dengan riwayat Presiden Neuborrnia-Merientalia, Aaron Penyami, yang telah bergabung dalam AIM sejak 2019 sebagai pemimpin Pejaten.

Neuborrnia-Merientalia merupakan sebuah negara mikro baru yang didirikan oleh Aaron Penyami pada 4 April 2020. Aaron sebelumnya merupakan pendiri Republik Pejaten yang berdiri bada tahun 2018, dan telah diterima sebagai anggota penuh AIM pada tahun 2019.

Rapat Nasional Falalia Mendorong Reformasi

1 Reply

22/05, AIMNN – Pemerintah Falalia telah mengumumkan hasil Rapat Nasional yang telah dilaksanakan pada 15 April hingga 1 Mei lalu. Rapat tersebut dipimpin oleh Raja Muhammad I dan membahas mengenai rencana reformasi di Falalia.

Setelah penutupan rapat nasional pada 1 Mei lalu, Raja Muhammad I mengumumkan bahwa reformasi akan dilaksanakan di Falalia. Namun, pemerintah Falalia baru menerbitkan rangkuman hasil rapat tersebut pada Rabu kemarin (20/05), dengan Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) menjadi salah satu penerima laporan.

Peserta rapat nasional Falalia setuju untuk melaksanakan reformasi di berbagai bidang, termasuk di antaranya adalah pada sistem pemerintahan, simbol, serta teritori negara.

Reformasi di semua lini negara

Pada bidang pemerintahan, Falalia akan ditetapkan sebagai negara monarki absolut, dengan dewan monarki dan dewan pertimbangan agung sebagai institusi baru yang akan membantu Raja Falalia nantinya. Selain itu, jabatan perdana menteri akan dihapuskan, dan Raja akan mengambil alih tugas kepala pemerintahan. Putra Mahkota dan Ibu Suri juga diberikan kuasa sebagai pembantu utama Raja.

Rapat nasional juga menyerukan penyusunan konstitusi baru, menentukan partai politik yang boleh beraktivitas di Falalia, serta pengubahan nama negara menjadi “Kerajaan Falalia Raya”.

Peserta rapat nasional juga setuju untuk mengubah bendera nasional, lagu kebangsaan dan beberapa lagu nasional, serta lambang negara. Disepakati pula beberapa pahlawan nasional yang diakui Falalia, termasuk di antaranya mendiang Tian Abdurrahman (1994-2019), yang hari wafatnya pada 9 September diresmikan sebagai Hari Pahlawan.

Rapat nasional juga menyepakati untuk melepaskan daerah Nakma yang terletak berjauhan dari ibukota Richland, dari kedaulatan Falalia; serta memasukkan Kerajaan Sitoradja sebagai teritori Falalia.

Raja Falalia Muhammad I telah memberikan tenggat untuk pelaksanaan seluruh poin reformasi yang telah disepakati dalam rapat nasional. Di antaranya, ia memerintahkan pengumuman hasil reformasi paling lambat pada 1 Juni 2020, serta pengerjaan konstitusi baru paling lambat 3 bulan sejak berakhirnya rapat nasional.