Category Archives: Politik | Politics

Falalian Consensus Supports Reform

1 Reply

Bendera Falalia

22/05, AIMNN – Falalian authority has announced the result of the national meeting took place from 15 April until 1 May last month. The meeting was led by King Muhammad I and discussing the future of Falalia. 

After the conclusion of the meeting on 1 May, King Muhammad I announced that reform would take place immediately. Despite on that, Falalian authority just yesterday (20/05) published the complete text of the meeting consensus.

Falalian citizens attended the convention agreed for a reform, which includes changes in political system, national symbols, and national territories. 

“A Thorough Reform”

Politically, Falalia would be converted as an absolute monarchy, with the newly-founded monarch council and advisory council that would support the Falalian King in the governance. Furthermore, the Prime Minister office would be abolished; and the Crown Prince and the King Mother would preside over the national government to support the King.

A consensus to draft a new constitution was also agreed, beside regulations for political parties, and also the declaration of Falalian new official name “Great Kingdom of Falalia”.

Delegates of the national meeting also agreed to replace the national flag, national anthems and patriotic songs, and the national emblem. National heroes were also agreed upon, with the date of Tian Abdurrahman’s (1994-2019)  passing to be recognised as “Heroes Day”.

The meeting also saw the end of Falalian sovereignty over Nakma region, located far from the national capital Richland; and the addition of Sitoradja Kingdom to Falalian domain.

Falalian King Muhammad I have set the deadline for the implementation of the reform. He has directed the deadline for reform announcement to be made before 1 June 2020, and the drafting process of the constitution to take place 3 months after the conclusion of the national meeting.

 

 

Rapat Nasional Falalia Mendorong Reformasi

1 Reply

Bendera Falalia

22/05, AIMNN – Pemerintah Falalia telah mengumumkan hasil Rapat Nasional yang telah dilaksanakan pada 15 April hingga 1 Mei lalu. Rapat tersebut dipimpin oleh Raja Muhammad I dan membahas mengenai rencana reformasi di Falalia.

Setelah penutupan rapat nasional pada 1 Mei lalu, Raja Muhammad I mengumumkan bahwa reformasi akan dilaksanakan di Falalia. Namun, pemerintah Falalia baru menerbitkan rangkuman hasil rapat tersebut pada Rabu kemarin (20/05), dengan Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) menjadi salah satu penerima laporan.

Peserta rapat nasional Falalia setuju untuk melaksanakan reformasi di berbagai bidang, termasuk di antaranya adalah pada sistem pemerintahan, simbol, serta teritori negara.

Reformasi di semua lini negara

Pada bidang pemerintahan, Falalia akan ditetapkan sebagai negara monarki absolut, dengan dewan monarki dan dewan pertimbangan agung sebagai institusi baru yang akan membantu Raja Falalia nantinya. Selain itu, jabatan perdana menteri akan dihapuskan, dan Raja akan mengambil alih tugas kepala pemerintahan. Putra Mahkota dan Ibu Suri juga diberikan kuasa sebagai pembantu utama Raja.

Rapat nasional juga menyerukan penyusunan konstitusi baru, menentukan partai politik yang boleh beraktivitas di Falalia, serta pengubahan nama negara menjadi “Kerajaan Falalia Raya”.

Peserta rapat nasional juga setuju untuk mengubah bendera nasional, lagu kebangsaan dan beberapa lagu nasional, serta lambang negara. Disepakati pula beberapa pahlawan nasional yang diakui Falalia, termasuk di antaranya mendiang Tian Abdurrahman (1994-2019), yang hari wafatnya pada 9 September diresmikan sebagai Hari Pahlawan.

Rapat nasional juga menyepakati untuk melepaskan daerah Nakma yang terletak berjauhan dari ibukota Richland, dari kedaulatan Falalia; serta memasukkan Kerajaan Sitoradja sebagai teritori Falalia.

Raja Falalia Muhammad I telah memberikan tenggat untuk pelaksanaan seluruh poin reformasi yang telah disepakati dalam rapat nasional. Di antaranya, ia memerintahkan pengumuman hasil reformasi paling lambat pada 1 Juni 2020, serta pengerjaan konstitusi baru paling lambat 3 bulan sejak berakhirnya rapat nasional.

 

 

Muqaddiman New Prime Minister Began First Week on Office

Leave a reply
Muqaddiman King with the new Prime Minister, Moch Gandra.

AIMNN (02/04) – Muqaddiman new prime minister, Moch Gandra Al-Ghazali, has began his first week on office, after his inauguration in front of the King, Abdullah Allero I, yesterday (01/04).

Moch Gandra appointment as the prime minister was made after the King impeached his predecessor, Moch Nabil, on 20 March. The royal intervention was done because of Moch Nabil bad working performance that resulted in public protest, especially after an allegation of corruption that further incited protests.

After the impeachment, the King decided to govern the country on his own temporarily, while preparing the country for the successor he already appoint beforehand. Moch Gandra already received the royal decree on his appointment in 21 March, yet his inauguration was only took place in 1 April yesterday, awaiting King’s approval for the ceremony to proceed.

Moch Gandra’s term as the prime minister will be judged on how he responds on the Covid-19 spread in his home country. Recently, Muqaddiman autority had closed the state border and restrict public activities to prevent the spread of the disease. These policies are expected to be continued by Moch Gandra.

Raja Al-Muqaddimah Menunjuk Perdana Menteri Baru

Leave a reply
Raja Al-Muqaddimah bersama Perdana Menteri baru, Moch Gandra.

AIMNN (02/04) – Perdana Menteri baru Al-Muqaddimah, Moch Gandra Al-Ghazali, telah memulai pekan pertamanya bekerja sebagai perdana menteri, setelah ia dilantik untuk posisi tersebut oleh Raja Abdullah Allero I pada Rabu kemarin (01/04).

Penunjukan Moch Gandra sebagai perdana menteri baru adalah keputusan Raja setelah memakzulkan perdana menteri sebelumnya, Moch Nabil pada 20 Maret lalu. Pemakzulan tersebut dilakukan karena kinerja Moch Nabil yang buruk, terlebih setelah adanya tuduhan tindak korupsi yang dilakukan olehnya.

Setelah pemakzulan Moch Nabil, Raja memutuskan untuk mengambil alih sementara pemerintahan negara secara langsung. Karenanya, Moch Gandra yang telah menerima titah penunjukannya sebagai perdana menteri pada 21 Maret, baru dilantik pada 1 April kemarin.

Tugas-tugas berat telah menunggu perdana menteri Moch Gandra saat ini, terutama adalah untuk melakukan penanganan penyebaran wabah Covid-19 di teritori Al-Muqaddimah. Pada akhir Maret lalu, pemerintah Al-Muqaddimah telah menutup perbatasan negara dan membatasi aktivitas umum. Kebijakan tersebut tetap akan dilanjutkan di bawah kepemimpinan Moch Gandra.

Muqaddiman Prime Minister Impeached by the King

1 Reply
King of Al-Muqaddimah Abdullan Allero I and PM Moch Nabil Ierfany (left) prior to the impeachment.

AIMNN, 21/03 – King of Al-Muqaddimah Abdullah Allero I has issued an order to impeach the Prime Minister, Moch Nabil Ierfany from his office yesterday evening (20/03).

Prime Minister Moch Nabil was already condemned by citizens lately. He was perceived as incompetent because of his failures to realise his office agenda that was announced after his inauguration in June 2019. An accusation of corruption against him further emboldened citizens opposition on his rule.

The order was issued as the King “understand citizens’ concern and plead”, especially after a recent corruption accusation against Moch Nabil, that forcing the King to do more and pressured him to resign.

King’s decision on impeachment is the latest attempt on Royal intervention against the government after the deadlock caused by Moch Nabil reluctance to resign, despite declining popular support and various politicians has rescinded their support on him.

PM Accepted His Verdict

Moch Nabil is reported to finally bowed to pressure and accept King’s decision to impeach him from the office, after months of attempt to remain in office that caused government deadlock. Moch Nabil also agreed to resign immediately from the office.

Before the end of his rule, Moch Nabil has successfully finished the formulation of the new state constitution this week (18/03), and already received Royal assent.

Afterwards, the King is reported to already designate a name to become the future Muqaddiman prime minister that will begin working on 1 April.

Perdana Menteri Al-Muqaddimah Dimakzulkan Raja

1 Reply
Raja Al-Muqaddimah Abdullan Allero I dan PM Moch Nabil Ierfany (kiri) sebelum keputusan pemakzulan.

AIMNN, 21/03 – Raja Al-Muqaddimah Abdullah Allero I telah mengeluarkan keputusan untuk memakzulkan Perdana Menteri Mochammad Nabil Ierfany dari jabatannya, kemarin (20/03).

Perdana Menteri Moch Nabil telah mendapatkan kecaman akhir-akhir ini, ia dianggap tidak niat bekerja karena gagal menunjukkan hasil kerja yang telah dijanjikan. Kecaman semakin menjadi setelah ia dicurigai melakukan tindakan korupsi pada saat memerintah.

Keputusan tersebut dibuat oleh Raja setelah mendengarkan keluhan rakyat, terlebih setelah munculnya tuduhan korupsi yang merupakan kasus kejahatan besar di Al-Muqaddimah. Hal-hal tersebut memperkuat Raja untuk segera mengambil tindakan, yang kemudian memutuskan untuk memakzulkan Moch Nabil.

Keputusan tersebut merupakan intervensi Raja terhadap pemerintahan yang gagal berjalan, terlebih karena keengganan Moch Nabil untuk mundur dari jabatannya setelah beragam pihak menarik dukungan dari Moch Nabil sejak awal tahun ini.

PM Menerima Pemecatan

Moch Nabil dilaporkan telah menerima pemecatannya setelah berulang kali menolak permintaan mundur dari jabatannya, ia juga bersedia mundur segera setelah pernyataan pemakzulan.

Sebelum ia mundur, Moch Nabil telah menyelesaikan perumusan Undang-Undang Dasar baru pada pekan ini (18/03), dan telah ditandatangani Raja untuk dapat segera diberlakukan.

Raja juga dilaporkan telah mengantongi nama Perdana Menteri baru yang akan diumumkan sehari sebelum pelantikan dan awal masa kerjanya pada 1 April nanti.

Rencana Pemindahan Ibukota Harjakarta Terganjal Hasil Survei Wawasan Kebangsaan

Leave a reply
Bendera Harjakarta

(Harjakarta) – Rencana Pangeran Agung Harjakarta untuk memindahkan ibukota ke wilayah baru terganjal akibat belum tingginya wawasan kebangsaan penduduk terhadap tanah air Harjakarta.

Sebelumnya (12/02), Badan Statistik Harjakarta (Kemantrenan Statistik Harjokarto) telah menindaklanjuti arahan Pangeran Agung untuk melakukan pendataan tentang wawasan kebangsaan, pengetahuan umum, dan karakteristik pribadi penduduk. Hasil pendataan tersebut akan digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan politik, sosial, dan ekonomi, termasuk rencana pemindahan ibukota dan klaim daerah baru.

Hasil pendataan menunjukkan bahwa wawasan kebangsaan mendapatkan indeks terendah dari seluruh data, yang hanya sedikit melampaui ambang batas yang telah ditetapkan. Sementara itu, dua indeks lainnya dianggap telah mencukupi standar.

Pangeran Agung menyatakan rasa terkejut dengan kurangnya wawasan kebangsaan. Pangeran Agung menyatakan bahwa masalah sosial dan politik yang memengaruhi stabilitas negara dapat terjadi apabila pemindahan ibukota ke lokasi baru yang belum pernah sama sekali menjadi daerah Harjakarta tetap dilanjutkan.

Pangeran Agung kemudian menyatakan akan mempertimbangkan pembaharuan klaim daerah tanpa pemindahan ibukota, serta akan merencanakan tindak lanjut serta cara strategis untuk meningkatkan wawasan kebangsaan rakyat Harjakarta.

Harjakarta Capital Relocation Plan Hindered by Survey Results on Knowledge about Nation

Leave a reply
Harjakartan Flag

(Harjakarta) – Harjakartan Great Prince, Tommy Narisworo, recent plan to relocate Harjakartan capital to a new place is hindered by lack on knowledge about nation among Harjakartan citizens.

Beforehand (12/02), Harjakartan Statistics Commission (Kemantrenan Statistik Harjokarto) had held a nationwide survey on national and general knowledge, and citizens personal data, after an order from the Great Prince. The survey results will be used for consideration on future political, social, and economic decisions, which includes the proposed relocation of Harjakartan capital and claim on new regions.

Survey results published later showed that knowledge about Harjakarta had received lowest result from all data indicators, merely passing the threshold previously set by the commission. Other two indexes were deemed satisfactory.

The Great Prince expressed his disappointment on the lack of national knowledge among the citizens. He further explained that social and political issues that will affect the country may occur if capital relocation to a new landclaim proceed further.

Responding on the survey results, the Great Prince will consider establishment of new landclaims without relocation of the capital, and to plan a guideline and policy to strengthen citizens knowledge on Harjakarta.