Category Archives: Al-Muqaddimah

AIM General Assembly Special Session Celebrates AIM 9th Anniversary

AIMNN (11/07) – Association of Indonesian Micronations (AIM) General Assembly Special Session successfully took place today (11/07). AIM General Assembly delegates agreed to have a special session to celebrates the 9th anniversary of AIM.

AIM General Assembly special session was attended by 10 out of 16 member states and observers of AIM. Countries attending the session are Al-Muqaddimah, Astanesia, Cutlavania, Excellent, Falalia, Halenesia, Jomblonisme, Litania, St. John, dan Institut Suwarnakarta. Attending countries are represented by their own delegates. The special session was opened by AIM Secretary General Eri Septio on 20.45 Western Indonesian Time (UTC +7).

The special session was started by singing the organisation anthem “Cahaya Asia Tenggara” with a new melodic arrangement composed by Excellent leader Theodorus Diaz. The session afterward continued by a moment of remembrance for past micronations and special dedication for former Arkaporean leader Tian Abdurrahman that was passed away in 2019. Remarks from the Acting Chairman council member Theodorus Diaz and Secretary General Eri Septio follows.

Member States Reporting Their Countries

The session continues by member states report. At this part, member states shared much information about their countries, these include states’ history, current development target, and past challenges and hindrances.

Excellent leader Theodorus Diaz applauded his successful bilateral meeting with Harjakarta earlier this year, while also reported his plan for the first Excellent general election. Cutlavania reported their recent challenges to develop micronational economic and a tax system that was hindered by the recent Covid-19 outbreak.

King Jan II of Halenesia recalls his country’s history and his personal story that he was inspired to continue his country after a visit to Japan. Jan II also explain Halenesian flag colour that represents racial harmony in his country. Jomblonisme president Eri Septio continues by explaining his inspiration to create Jomblonisme and the current situation of his country.

Litanian delegation King Muhammad I Azka retells Litanian historical roots that stemmed since 2015, he also recalled various challenges Litania had, that includes foreign invasion and betrayal of one of his ministers to the enemy. St. John leader William Timothy also explained past conflicts of his former micronations, that was highly affected St. John current micronational activities today.

“Indonesian Police Told Us to Disband Ourselves!”

Attendees of AIM General Assembly Special Session to celebrates AIM 9th Anniversary

The session proceeds by a free discussion with the main theme on the current situation of Indonesian micronational movement. Delegates are particularly enthusiastic about the following discussion and debates on the theme.

The first discussion was on the 2020 Indonesian micronations shock and Indonesian authority response against Keraton Agung Sejagat and the Sunda Empire. In reflection on the situation, delegates admitted that there are many factors that causing micronationalism in Indonesia not to be popularly accepted, particularly on the Indonesian threat of separatism that resulted in public insistence to brand micronational movement as separatists.

Falalian leader remarks on Indonesian authority reaction to micronations aroused delegates’ curiousity, as he claimed that Indonesian police once reprimand him due to his micronational movement. “The police forced us to disband our country because he believed that our micronation is a separatist movement,” King Muhammad I Shah recalled the moment. Litanian leader also admitted that they once experienced the same situation.

The discussion continues on how to improve the image of the Indonesian micronational movement and to dissociate it with the separatist movement. Delegates believed that the current best method are continuous educational effort and to clarify itself that micronational movement is not a separatist movement. Special session delegates also agreed that a micronation is different with “fictional country”, as the latter existed only in narratives while a micronation would always involved physical activities and interaction in the real world.

Member states lastly praised the Indonesian micronational community openness to micronations belonging to members of ideological and religious minority, that if they openly declared their faith, they would not be accepted easily by the Indonesian public.

AIM General Assembly special session was adjourned by member of the Acting Chairman council Nabil Ihsan on 22.55 Western Indonesian Time (UTC +7). AIM member states then hoped that these kind of special session could take place next year on the 10th anniversary of AIM.

Sidang Istimewa Majelis Umum Merayakan 9 Tahun AIM

Leave a reply

Salindia lembar pertama SI Majelis Umum dalam rangka perayaan 9 tahun AIM

AIMNN (11/07) – Sidang Istimewa (SI) Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) telah berjaya dilaksanakan dan selesai dengan gemilang pada hari ini (11/07). Pelaksanaan SI ini diadakan dalam rangka merayakan ulang tahun AIM yang ke-9.

SI AIM hari ini dihadiri oleh 10 dari 16 negara anggota dan pengamat AIM, yaitu Al-Muqaddimah, Astanesia, Cutlavania, Excellent, Falalia, Halenesia, Jomblonisme, Litania, St. John, dan Institut Suwarnakarta. Masing-masing anggota diwakili oleh perwakilan utama negara masing-masing. SI dibuka oleh Sekretaris Jenderal AIM Eri Septio pada pukul 20.45 WIB (21.45 WITA).

SI dimulai dengan menyanyikan lagu organisasi, “Cahaya Asia Tenggara” diiringi dengan aransemen musik baru oleh pemimpin Excellent, Theodorus Diaz. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk memperingati negara-negara mikro yang telah lalu, dan terkhusus untuk Tian Abdurrahman (1994-2019). Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan perwakilan Ketua Sementara oleh Theodorus Diaz dan sambutan Sekretaris Jenderal Eri Septio.

Negara Anggota Menjelaskan Keadaan Negara

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan laporan negara anggota. Pada mata acara ini, peserta Sidang Istimewa menjelaskan berbagai hal, di antaranya mengenai sejarah singkat negaranya, target negara terkini, serta rintangan dan kesulitan yang dihadapi.

Pemimpin Excellent Theodorus Diaz menjelaskan mengenai keberhasilannya mengadakan pertemuan bilateral dengan Harjakarta pada Maret lalu, dan kemudian menjelaskan rencana pemilihan umum Excellent pertama yang akan dilaksanakan tahun depan. Selain itu Cutlavania juga menjelaskan mengenai tantangan dalam mengembangkan ekonomi dan sistem pajak mikronasional.

Delegasi Halenesia Raja Jan menceritakan mengenai sejarah negaranya, kemudian motivasinya menghidupkan kembali Halenesia setelah berkunjung ke Jepang, dan makna warna bendera negaranya yang merepresentasikan persatuan rasial negara tersebut. Presiden Jomblonisme Eri Septio selanjutnya menjelaskan inspirasi pendirian Jomblonisme dan kondisi negaranya saat ini.

Delegasi Litania Raja Muhammad I Azka memaparkan mengenai cikal-bakal Litania yang telah muncul sejak tahun 2015, serta rintangan yang dihadapi dalam negara tersebut, termasuk invasi negeri asing dan pengkhianatan petinggi negara. Pemimpin St. John William Timothy kemudian menjelaskan tentang sejarah kegiatan mikronasionalnya, termasuk konflik yang terjadi di masa lalu menjadi pelajaran penting bagi St. John di masa kini.

“Polisi Pernah Mendatangi Kami!”

Peserta SI Majelis Umum dalam rangka perayaan 9 tahun AIM

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi bebas dengan tema mikronasionalisme Indonesia saat ini. Peserta sangat antusias dalam perbincangan dan sawala terhadap hal-hal yang dibahas pada diskusi tersebut.

Pembahasan peserta SI terhadap fenomena gegar negara mikro Indonesia yang terjadi pada Januari 2020 terhadap Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire khususnya berlangsung hangat. Peserta SI memahami bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan mikronasionalisme belum dapat diterima oleh khalayak Indonesia, termasuk di antaranya ancaman separatisme dan mudahnya melabeli gerakan mikronasional sebagai separatisme.

Pernyataan pemimpin Falalia pun menyulut keingintahuan peserta SI, karena akhirnya mereka mengakui bahwa polisi Indonesia pernah mendatanginya pada tahun 2013. “Polisi tersebut meminta kami membubarkan negara karena curiga ini gerakan separatis,” ujar Raja Muhammad I Shah. Delegasi Litania turut bercerita bahwa mereka pernah menghadapi situasi yang sama sebagaimana Falalia.

Diskusi kemudian berlanjut dengan bahasan tentang cara memperbaiki citra mikronasionalisme dan mendisosiasikannya dengan separatisme. Delegasi SI bersepakat bahwa cara terbaik saat ini adalah dengan melakukan edukasi dan memberikan klarifikasi. Delegasi juga bersepakat bahwa negara mikro berbeda dengan negara fiksi, karena negara mikro dapat melibatkan aktivitas fisik yang semarak dibandingkan negara fiksi yang hanya berbentuk narasi saja.

Diskusi bebas kemudian ditutup dengan pujian terhadap sektor Indonesia yang amat terbuka dengan kelompok minoritas Indonesia yang akan sulit diterima masyarakat Indonesia, terutama kaum agama minoritas dan penganut ide Komunisme, yang menjadi bagian komunitas Indonesia.

SI Majelis Umum AIM kemudian ditutup oleh Ketua Sementara, Nabil Ihsan pada pukul 22.55 WIB (23.55 WITA). Negara-negara mikro anggota AIM seluruhnya berharap supaya SI sejenis dapat dilaksanakan tahun depan saat perayaan 10 tahun AIM.

AIM General Assembly Confirmed Triumvirate as Acting Chairman

Leave a reply

AIMNN, 08/07 – Association of Indonesian Micronations (AIM) General Assembly has appoint 3 delegates to serve on a collective triumvirate for AIM acting chairmanship.

Those delegates are Nabil Ihsan of Suwarnakarta Institute, Theodorus Diaz of Excellent, and Aaron Penyami of Neuborrnia-Merientalia. Those three appointees are confirmed on assembly meeting session led by Secretary General Eri Septio today (08/07).

Beforehand, AIM General Assembly agreed to appoint acting chairman rather to continue the chairmanship cycle and appoint the next full members in line to immediately take office, which was designated to Jomblonisme in August 2020. Delegates argued that dates of chairmanship cycle shall not change, thus agreement for acting chairmanship.

Member states later allowed to nominate delegates to fill the council from 6 July yesterday. Besides on 3 elected individuals, William Timothy of St. John and Abdullah Allero of Al-Muqaddimah also received a vote each.

The triumvirate will presides over AIM Chairmanship until August 2020, when Jomblonisme are designated to continue the leadership cycle. Several member states also proposed to restrict the power of the triumvirate, with a delegate even proposed the triumvirate shall be able only to call for and presides over assembly meeting.

AIM General Assembly decision to form a triumvirate as acting chairman was performed after the last nominal chairman, Harjakarta, declared its dissolution on 3 July yesterday, immediately vacated the chairman office.

Majelis Umum AIM Menunjuk Triumvirat sebagai Ketua Sementara

Leave a reply

AIMNN, 08/07 – Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) telah menunjuk 3 orang yang akan bertindak sebagai Ketua AIM sementara sebagai sebuah dewan triumvirat.

Ketiga orang tersebut adalah Nabil Ihsan dari Institut Suwarnakarta, Theodorus Diaz dari Excellent, dan Aaron Penyami dari Neuborrnia-Merientalia. Ketiganya disahkan menjadi anggota dewan kolektif Ketua AIM sementara pada sidang Majelis Umum AIM hari ini (08/07) yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Eri Septio.

Majelis Umum AIM sebelumnya bersepakat untuk menunjuk ketua sementara daripada langsung melanjutkan giliran Negara Ketua yang seharusnya baru bergeser pada Agustus 2020 esok. Berdasarkan usulan Diaz, ketua sementara tersebut akan berbentuk dewan kolektif, yang disepakati akan diisi oleh 3 orang.

Negara anggota AIM kemudian diberikan kesempatan untuk mengusulkan delegasi yang dianggap paling patut menjadi anggota dewan tersebut. Proses nominasi tersebut dimulai sejak 6 Juli kemarin. Selain 3 delegasi terpilih, beberapa anggota lain yang sempat diusulkan mengisi dewan tersebut adalah William Timothy dari St. John, serta Abdullah Allero dari Al-Muqaddimah.

Dewan kolektif tersebut akan bertindak sebagai Ketua AIM sementara sampai pergiliran kepada Negara Ketua selanjutnya akan dilaksanakan pada Agustus 2020. Beberapa negara sempat mengusulkan untuk memberikan kekuasaan terbatas kepada dewan kolektif tersebut, termasuk di antaranya untuk hanya memberikan kuasa membuka dan menutup sidang saja.

Majelis Umum AIM bersepakat untuk membentuk dewan kolektif sebagai Ketua AIM sementara setelah Negara Ketua sebelumnya, Harjakarta membubarkan diri pada 3 Juli kemarin sehingga menyebabkan kekosongan jabatan Negara Ketua.

Al-Muqaddimah Becomes AIM Full Member State

Leave a reply

AIMNN (29/04) – AIMNN (29/04) – Kingdom State of Al Muqaddimah has been accepted to become AIM full member states. Votes taken today evening (29/04) affirming member states support for Muqaddiman membership.

Al-Muqaddimah is an Indonesian micronation founded on 1 January 2014. The Islamic monarchy is currently ruled by Allero I. Al-Muqaddimah was accepted as AIM observer state in 20 March 2020.

On the last General Assembly session (20/04), Muqaddiman request for full membership status advancement was rejected, the very first time occurred in AIM. This also has set a new precedent on the future events should another observer state membership advancement request is rejected by the general Assembly.

Al-Muqaddimah Diterima sebagai Anggota Penuh AIM

Leave a reply

AIMNN (29/04) – Negara Kerajaan Al-Muqaddimah telah diterima menjadi anggota penuh Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM. Hasil pemungutan suara yang diadakan pada sidang Majelis Umum hari ini (29/04) menunjukkan dukungan negara anggota atas negara Al-Muqaddimah.

Al-Muqaddimah adalah sebuah negara mikro Indonesia yang berdiri pada 1 Januari 2014. Negara tersebut dipimpin oleh Abdullah Allero I dalam lingkup negara monarki Islam. Al-Muqaddimah telah menjadi pengamat AIM sejak 20 Maret 2020 lalu.

Pada 20 April lalu, permohonan status keanggotaan penuh Al-Muqaddimah ditolak oleh Majelis Umum. Peristiwa tersebut merupakan yang pertama kalinya terjadi di AIM, serta memberikan preseden baru bagi kasus negara pengamat yang gagal mendapatkan penaikan status.

Cutlavania Accepted, Al-Muqaddimah Rejected to be AIM Full Members

1 Reply

20/04, AIMNN – Association of Indonesian Micronations (AIM) General Assembly session took place yesterday (19/4) has decided on membership status of three member states, Cutlavania, Al-Muqaddimah, and Pacatia.

On the session, the General Assembly has agreed to accept Cutlavanian government request for full membership of AIM. The motion was supported by all members.

Kingship of Cutlavania is a micronation founded in 2019 and currently ruled by King B.M.W.. The country was accepted as AIM Observer state in March 2020.

Muqaddiman Full Membership Rejected

On the same session, for the first time the AIM General Assembly rejected full membership application of an observer state. Al-Muqaddimah has failed to become full member as 2 member states decided to vote against the accession, while 5 member states abstained.

Excellent, the first country to reject the accession, justified their rejection by saying that Al-Muqaddimah has failed to show their commitment for unity and friendship in the community. He pointed out the Muqaddiman “Anti-infidels Day” celebrated in 1 April, clearly showing its hostility against non-Muslim micronations, such as Excellent.

Other member states has decided to abstained their vote after comprehend the issue, especially after Berakistan leader Moch. Gempar also voting against the accession.

The vote has created a new precedent, since this is the first time the General Assembly has rejected full membership application. Furthermore, AIM Charter also yet to specify on the case of a failed full membership application.

As consensus, the country will remain on their current Observer status. Al-Muqaddimah also allowed to request accession to full membership status in the future whenever they believe member states support for them is sufficed.

Responding on the rejection, Muqaddiman authority declared that they will learn from this mistake and promised for changes in their country.

Pacatia Withdrawed from AIM

Pacatian government has declared their withdrawal from the organisation on the same General Assembly session yesterday (19/04). The announcement was created during a voting session on the motion to revoke their membership, thus mooted the voting.

The organisation had understand on Pacatian government decision to reunify with the newly-formed Neuborrnia-Merientalia in the future. Pacatian authority did not give the date on when the unification would take place until the last General Assembly voting session yesterday.

After the unification, Pacatian leader Arda will become the acting prime minister of Neuborrnia-Merientalia. He will assist president Aaron Penyami to consolidate the new country and to compose the national constitution.

Cutlavania Diterima, Al-Muqaddimah Ditolak dalam Sidang Keanggotaan AIM

1 Reply

20/04, AIMNN – Sidang Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) yang dilaksanakan kemarin (19/4) telah membahas status keanggotaan tiga negara anggota, yaitu Cutlavania, Al-Muqaddimah, dan Pacatia.

Dalam sidang tersebut, Majelis Umum sepakat untuk menyetujui permohonan Cutlavania untuk menjadi anggota penuh AIM dengan suara bulat.

Kerajaan Cutlavania adalah sebuah negara mikro yang berdiri pada tahun 2019 dan dipimpin oleh Raja B.M.W.. Negara tersebut telah diterima sebagai pengamat AIM pada Maret 2020 kemarin.

Al-Muqaddimah Ditolak

Pada sidang yang sama, untuk pertama kalinya Majelis Umum AIM tidak menyetujui penaikan status keanggotaan penuh negara pengamat. Hal ini terjadi setelah Al-Muqaddimah gagal mendapatkan persetujuan dari negara anggota untuk menjadi anggota penuh, dengan 2 suara tidak setuju dan 5 anggota urung memilih.

Poin penolakan pertama muncul dari pemimpin Excellent Theodorus Diaz, yang menyatakan bahwa pemerintah Al-Muqaddimah tidak mendukung persatuan dan persahabatan. Theodorus mencontohkan bahwa Al-Muqaddimah memiliki perayaan “Hari Antikafir” yang dianggap menyerang negara-negara nonmuslim seperti Excellent.

Negara anggota lain memutuskan untuk memilih abstain karena penolakan yang muncul, sehingga Al-Muqaddimah gagal mendapatkan penaikan status, terlebih setelah pemimpin Berakistan Moch. Gempar juga menyatakan ketidaksetujuannya.

Karena baru pertama kalinya terjadi, penolakan Al-Muqaddimah ini menimbulkan preseden baru, utamanya karena masalah ini tidak diundangkan dalam AD-ART.

Berdasarkan kesepakatan negara anggota, Al-Muqaddimah tidak akan kehilangan status keanggotaannya, melainkan saat ini statusnya masih akan menjadi pengamat. Al-Muqaddimah juga diizinkan untuk meminta lagi penaikan status di masa depan, kapanpun dirasa dukungan sudah mencukupi.

Pemerintah Al-Muqaddimah menyatakan bahwa mereka akan belajar dari penolakan ini, serta berjanji akan mempertimbangkan perubahan di negaranya.

Pacatia Mundur

Pemerintah Pacatia menyatakan pengunduran diri dari AIM pada sidang Majelis Umum kemarin (19/04). Hal ini dilakukan di tengah pemungutan suara untuk mencabut keanggotaan Pacatia. Dengan mundurnya Pacatia, maka pemungutan suara tersebut gugur.

Pemerintah Pacatia sebelumnya menyatakan akan bergabung dengan negara Neuborrnia-Merientalia, negara baru yang dipimpin oleh Aaron Penyami sebagai penerus Republik Pejaten. Namun, tidak ada kabar tentang waktu pasti Pacatia resmi bergabung pada negara tersebut hingga pemungutan suara Majelis Umum kemarin.

Setelah penggabungan Pacatia ke Neuborrnia-Merientalia, pemimpin Pacatia Arda akan menjadi perdana menteri sementara negara baru tersebut. Arda akan membantu Aaron Penyami mempersiapkan konstitusi baru dan pematangan pejabat pemerintahan.

Muqaddiman New Prime Minister Began First Week on Office

Leave a reply

Muqaddiman King with the new Prime Minister, Moch Gandra.

AIMNN (02/04) – Muqaddiman new prime minister, Moch Gandra Al-Ghazali, has began his first week on office, after his inauguration in front of the King, Abdullah Allero I, yesterday (01/04).

Moch Gandra appointment as the prime minister was made after the King impeached his predecessor, Moch Nabil, on 20 March. The royal intervention was done because of Moch Nabil bad working performance that resulted in public protest, especially after an allegation of corruption that further incited protests.

After the impeachment, the King decided to govern the country on his own temporarily, while preparing the country for the successor he already appoint beforehand. Moch Gandra already received the royal decree on his appointment in 21 March, yet his inauguration was only took place in 1 April yesterday, awaiting King’s approval for the ceremony to proceed.

Moch Gandra’s term as the prime minister will be judged on how he responds on the Covid-19 spread in his home country. Recently, Muqaddiman autority had closed the state border and restrict public activities to prevent the spread of the disease. These policies are expected to be continued by Moch Gandra.

Raja Al-Muqaddimah Menunjuk Perdana Menteri Baru

Leave a reply

Raja Al-Muqaddimah bersama Perdana Menteri baru, Moch Gandra.

AIMNN (02/04) – Perdana Menteri baru Al-Muqaddimah, Moch Gandra Al-Ghazali, telah memulai pekan pertamanya bekerja sebagai perdana menteri, setelah ia dilantik untuk posisi tersebut oleh Raja Abdullah Allero I pada Rabu kemarin (01/04).

Penunjukan Moch Gandra sebagai perdana menteri baru adalah keputusan Raja setelah memakzulkan perdana menteri sebelumnya, Moch Nabil pada 20 Maret lalu. Pemakzulan tersebut dilakukan karena kinerja Moch Nabil yang buruk, terlebih setelah adanya tuduhan tindak korupsi yang dilakukan olehnya.

Setelah pemakzulan Moch Nabil, Raja memutuskan untuk mengambil alih sementara pemerintahan negara secara langsung. Karenanya, Moch Gandra yang telah menerima titah penunjukannya sebagai perdana menteri pada 21 Maret, baru dilantik pada 1 April kemarin.

Tugas-tugas berat telah menunggu perdana menteri Moch Gandra saat ini, terutama adalah untuk melakukan penanganan penyebaran wabah Covid-19 di teritori Al-Muqaddimah. Pada akhir Maret lalu, pemerintah Al-Muqaddimah telah menutup perbatasan negara dan membatasi aktivitas umum. Kebijakan tersebut tetap akan dilanjutkan di bawah kepemimpinan Moch Gandra.