AIMNN, 11/04 – Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) telah meluluskan amendemen terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) AIM. Amendemen tersebut diluluskan pada sidang umum hari Selasa (07/04) hingga Rabu (08/04) kemarin.
Dalam sidang yang dipimpin oleh delegasi Harjakarta, Tommy Narisworo tersebut, Majelis Umum sepakat mengubah dua pasal AD-ART. Amendemen dilakukan pada pasal 12 Anggaran Dasar (AD) mengenai masa jabat kepengurusan organisasi, serta pasal 1 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) mengenai persyaratan keanggotaan penuh.
Majelis Umum sepakat untuk mengubah pasal 12 AD yang menyebutkan masa jabat kepengurusan 6 bulan, menjadi 4 bulan. Selain itu, pasal 1 ayat 2 ART yang menyebutkan syarat keanggotaan penuh harus telah menjadi pengamat selama 3 bulan, juga dipersingkat menjadi hanya 30 hari.
Usulan amendeman lain, yaitu mengenai pembatasan masa jabat Sekretaris Jenderal, mekanisme penggiliran negara ketua, disepakati oleh Majelis Umum untuk tidak dilakukan perubahan.
Usulan penambahan pasal tentang simbol AIM dalam AD-ART juga tidak diluluskan. Majelis Umum sepakat untuk mengatur simbol AIM hanya dalam resolusi terpisah.
Majelis Umum juga sepakat untuk memberlakukan segera perubahan pasal hasil amendemen, sehingga Negara Ketua Falalia dan Sekretaris Jenderal Nabil Ihsan akan mengakhiri masa jabat pada akhir bulan ini.
An interesting discussion about LIR Union was published by The Indokistan Times on the third week of November 2012. The discussion was between Indokistani Third Republic politicians, Nabil Ihsan and Tian Abdurrahman. That interesting discussion can be read below:
Controversy on Indokistani membership in LIR Union has resulted in fierce debate among government officials, especially after those talks produced nothing on how the government should respond.
Speaker of the Parliament Tian Abdurrahman commented that as consequences of the “free” principle on Indokistani foreign policy of “free and active”, Indokistan should not be engaged in any alliance or diplomatic pact. He also claimed that if Indokistan insists in continuing its membership in LIR Union, the country has violated its own principles.
Opposing argument from the Chancellor Nabil Ihsan declares that the definition of “free” are “to freely decides on its own foreign policy without foreign intervention”, thus Indokistani membership in LIR union does not negate the principle. He also said that if Indokistan should not be bound with any alliance or diplomatic pact, Indokistan could no longer engaged in diplomacy, nor joining micronational organisations, or to sign a treaty with other micronations.
Do you have another argument for or against Indokistani membership in LIR Union? Voiced your opinion right now!
(The Indokistan Times, November 2012. Translated into English.)
Background
LIR Union (2012-2013)
LIR Union was an intermicronational organisation that consisted of three member states: Indokistan, Los Bay Petros, and Raflesinesia. The founding charter of LIR Union was signed in the only intermicronational conference in Indonesian sector that was took place in 12 August 2012 in Kranji, Los Bay Petros.
The discussion occurred in the Indokistani Third Republic era (October 2012 – January 2013) between then-Chancellor Nabil Ihsan and Parliament Speaker Tian Abdurrahman. At that time, Tian’s influence were on its height, especially after his effort to reform the country as a unitary state went successful few weeks prior to the discussion.
Tian’s statement was seen as a brave act, because of his call to replace the status-quo existed prior to his entry to Indokistan (LIR Union was founded in August 2012, Tian rejoined Indokistan in September 2012). His statement also placed him in a position to challenge the very person that signed the establishment declaration of the LIR Union.
It was already known among Indokistani public that Tian often held differing opinion against other Indokistani figures. For instance, Tian also caused shock in the country afterwards, declaring the establishment of the unitary “Republic of Indokistan” in October 2013. The stunt was done despite Tian himself ratified the referendum results that finalizes Indokistani federal system in June 2013.
On the bright side, this discussion exhibited Indokistani freedom and unity, despite ideological and thought differences. We can also see Tian’s confidence to express his thought, no matter how others will respond, and take it as an example to our daily life.
In the end, LIR Union was abandoned after Raflesinesian unification to Indokistan in February 2013, resulting in only two members remaining. Further proposal of Rayhan Haikal to convert the organisation as a special treaty between both countries also received only marginal support.
Sebuah perbincangan menarik tentang LIR Union muncul pada edisi The Indokistan Times pekan ketiga bulan November 2012. Rupanya perbincangan tersebut melibatkan dua tokoh penting Republik Indokistan Ketiga, yaitu Nabil Ihsan dan Tian Abdurrahman. Tentu menarik untuk disimak bagaimana percakapan tersebut, yang dapat Anda tengok di bawah ini:
Kontroversi keanggotaan Indokistan di [LIR Union] semakin banyak diperdebatkan di pemerintahan, terutama karena seluruh [pem]bicaraan berakhir dengan kebuntuan atas [tindakan] yang perlu diambil.
Ketua Parlemen Tian Dacoen menyatakan bahwa untuk melaksanakan ide “bebas” dalam asas politik Indokistan […] “bebas dan aktif”, Indokistan tidak boleh terikat pada pakta persekutuan apapun, sehingga jika Indokistan masih melanjutkan keanggotaan di LIR Union, Ia menganggap bahwa Indokistan sudah melanggar ide “bebas” tersebut.
Argumen lain datang dari Perdana Menteri […] Nabil Ihsan, [yang] menyatakan bahwa definisi “bebas” adalah “bebas dalam menentukan jalan yang akan ditempuhnya sendiri tanpa tekanan negara lain”, dan bahwa pendirian LIR Union tidaklah melanggar hakikat dari “bebas” itu sendiri. Ia juga menerangkan kalau Indokistan tidak boleh terikat pada pakta persekutuan apapun, Indokistan tidak bisa lagi membuka hubungan formal dengan negara lain, mendirikan dan bergabung dalam organisasi intermikronasional, dan menandatangani traktat dengan negara lain.
[Apakah] Anda memiliki argumen [lain] yang mendukung atau menolak keanggotaan Indokistan di LIR Union? Suarakan pendapat anda sekarang juga!
(The Indokistan Times, November 2012. Dengan suntingan.)
Konteks:
Logo LIR Union (2012-2013)
LIR Union adalah sebuah organisasi intermikronasional yang beranggotakan Indokistan, Los Bay Petros, dan Raflesinesia. Deklarasi pendirian LIR Union ditandatangani pada satu-satunya konferensi mikronasional di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2012 di Kranji, Los Bay Petros.
Perbincangan tersebut muncul pada era Republik Indokistan Ketiga (Oktober 2012 – Januari 2013) antara Kanselir (tertulis “Perdana Menteri”) Nabil Ihsan dan Ketua Parlemen Tian Abdurrahman. Pada saat itu, pengaruh Tian yang merupakan pemimpin Bobodolands di Indokistan sedang semakin meningkat, terutama setelah perjuangannya mengembalikan sistem negara kesatuan ke Indokistan berhasil.
Pernyataan Tian tersebut pada saat itu dianggap sebagai suatu tindakan yang amat berani, karena pendapatnya untuk mengusulkan perubahan status quo yang telah ada sebelum ia bergabung ke Indokistan (LIR Union berdiri pada Agustus 2012, Bobodolands baru bergabung ke Indokistan pada September 2012), terlebih berhadapan langsung dengan pendiri yang menandatangani langsung deklarasi pendirian LIR Union.
Sudah lumrah memang pendirian Tian Abdurrahman terkadang berseberangan dengan tokoh Indokistan lain saat Bobodolands menjadi bagian Indokistan sampai Januari 2014. Satu peristiwa besar turut terjadi kemudian, ketika pada Oktober 2013 ia mendirikan negara kesatuan “Republik Indokistan” sebagai protes atas sistem federal Indokistan yang telah disepakati pada referendum di bulan Juni 2013.
Namun di sisi lain, inilah bukti akan keberagaman pemikiran di Indokistan, yang masih tetap bersatu walaupun pemimpinnya memiliki perbedaan pandangan. Kemudian, satu sikapnya yang dapat kita teladani saat ini adalah keberaniannya menyatakan pendapat, mau apapun itu.
Pada akhirnya toh, setelah penggabungan Raflesinesia ke Indokistan pada Februari 2013, status LIR Union sebagai organisasi mikronasional menjadi tidak relevan, karena anggotanya hanya tinggal dua. Usulan Rayhan Haikal untuk mengubah LIR Union menjadi traktat khusus juga tidak menerima sambutan apapun dari pemimpin kedua negara.
Association of Indonesian Micronations (AIM) General Assembly has set the official symbol of the organisation on the general assembly sessions took place in 3 April until 4 April 2020. The symbols received official status are the organisation flag and anthem.
On the 3 April session, the general assembly has voted for the adoption of “Light of Southeast Asia” as the organisation anthem, by 6-1 votes.
The song was made by Theodorus Diaz of Excellent in 2015, and the lyrics was made by Nabil Ihsan of Suwarnakarta Institute last month. The song was already proposed in 2015, yet received only marginal support to make it official.
Nusantara united in a noble bond
Brilliant countries hope of the world
May our joyful dream comes true
Light of Southeast Asia
(Translation of the first stanza of the “Light of Southeast Asia”)
Antoher session took place yesterday (04/04) finalizes the official flag of AIM afrter lengthy discussion due to diverse ideas proposed by member states. The final vote tally on the flag are in 6-3.
The official flag of AIM consists of white background with AIM logo in the middle of the flag. Defeated proposal on the flag maintains the same design, yet with blue background. The general assembly also agreed on 2:3 flag proportion.
After the recognition, another proposal is to made the symbols constitutional by adding it to the Charter. The proposal currently remain under consideration by the general assembly.
Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) telah menetapkan simbol-simbol resmi organisasi pada rapat yang berlangsung selumbari (03/04) sampai dengan kemarin (04/04). Simbol-simbol yang diresmikan dalam dua hari rapat tersebut adalah lagu organisasi dan bendera organisasi.
Pada rapat selumbari (03/04), Majelis umum menyetujui “Cahaya Asia Tenggara” sebagai lagu organisasi, yang disetujui dengan hasil voting 6-1.
Lagu tersebut dibuat oleh Theodorus Diaz dari Excellent pada tahun 2015, sementara liriknya dibuat oleh Nabil Ihsan dari Institut Suwarnakarta pada bulan lalu. Lagu ini telah diusulkan sejak tahun 2015, namun usulan peresmiannya tidak kunjung dilanjutkan.
Nusantara bersatu dalam ikatan mulia
Negeri cemerlang harapan persada
Jadilah nyata satu mimpi nan bahagia
Cahaya Asia Tenggara
(Stanza pertama “Cahaya Asia Tenggara”)
Rapat kemarin (04/04) pada akhirnya berhasil menetapkan bendera resmi AIM setelah diskusi panjang karena beragamnya ide yang ditawarkan oleh anggota. Bendera AIM terpilih disetujui dengan jumlah voting 6-3.
Bendera AIM terpilih memiliki warna dasar putih, dengan logo AIM di tengah bendera. Usulan lainnnya memiliki desain yang sama, namun berwarna dasar biru. Konstruksi bendera pun juga telah disepakati dengan proporsi 2:3.
Setelah resminya simbol AIM, muncul pula usulan untuk mencantumkan pasal tentang simbol AIM di AD-ART organisasi. Usulan tersebut kini sedang dalam pertimbangan Majelis Umum.
“This is the end. We express our gratitude for your participation and support on the last three years. Good bye”
AIMNN (04/04) – Pejaten Republic has declared its disbandment today afternoon (04/04). Notification on the disbandment was sent by leader Aaron Penyami to the General Assembly of the Association of Indonesian Micronations (AIM) yesterday (03/04).
On the dissolution declaration, Aaron declared that inactivity is the main reason of his decision to disband Pejaten. Aaron has long complained on the decline of Pejaten activities and citizens’ participation in national politics
Aaron also promised that he will form a new micronation to succeed the Pejaten Republic. He said that the preparation period will take place for several months, while June-August 2020 is the most probable time an establishment ceremony of the new micronation will take place.
Former Pejatenian identities and characteristics would not be used by the new nation project, exception on the historical artefacts, cultural system, demography, and language that would be preserved.
“Former Pejaten citizens that wishes to participate on the new nation project must register themselves,” Aaron concluded.
AIM Farewell with Pejaten
As the first community to receives news on Pejaten dissolution, AIM must once more bid farewell with one of its member state.
Excellent leader Theodorus Diaz expressed his gratitude to Pejaten on their contributions to the organisation, while Jomblonisme president Eri Septio wishes for the success of the transition as Aaron has planned.
“How sad to see Pejaten dissolved. We bid a good luck for ex-Pejaten citizens in pursuing their next endeavour,” wrote William Timothy of St. John during his farewell with Pejaten.
Pejaten membership status in AIM has also been revoked after the resolution on the revocation was passed during an emergency session of the General Assembly yesterday (03/04). Despite on that, Aaron still allowed to attend General Assembly sessions. A possibility to acccelerate Aaron’s new country membership application after its establishment is also in consideration.
AIMNN (04/04) – Pemerintah Republik Pejaten telah membubarkan diri pada siang hari ini (04/04). Pemberitahuan pembubaran telah dikirim oleh pemimpin Pejaten Aaron Penyami kepada Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) kemarin (03/04).
Pada surat tersebut, Aaron menyatakan bahwa ketidakaktifan Pejaten menjadi alasan terbesar dalam keputusannya untuk membubarkan negara. Terlebih sudah beberapa lama Aaron melaporkan semakin turunnya kegiatan Pejaten yang disebabkan rendahnya keikutsertaan warganegara Pejaten dalam aktivitas negara.
Namun, Aaron juga menjanjikan bahwa Ia akan mendirikan negara baru setelah Republik Pejaten. Ia menyatakan bahwa masa peralihan dan persiapan menuju negara baru akan dilakukan selama beberapa bulan, dan perkiraan waktu pelaksanaan upacara deklarasi negara baru tersebut adalah antara bulan Juni-Agustus 2020.
Surat tersebut juga menerangkan bahwa seluruh identitas Pejaten tidak akan digunakan kembali pada proyek negara baru tersebut. Pengecualian pada hal ini adalah pada artefak sejarah, sistem kebudayaan, demografi, dan kebahasaan, yang akan tetap dipertahankan di negara baru.
“Warganegara Pejaten yang ingin ikut serta dalam negara baru tersebut tetap harus mendaftar ulang,” tutup Aaron.
AIM Berpisah dengan Pejaten
Sebagai kumpulan pertama yang menerima kabar pembubaran Pejaten, AIM turut dalam duka harus berpisah dengan satu negara mikro anggotanya.
Pemimpin Excellent Theodorus Diaz menyatakan terima kasihnya kepada Pejaten atas sumbangsih dalam organisasi, sementar pemimpin Jomblonisme Eri Septio mengharapkan kelancaran transisi menuju negara baru sebagaimana direncanakan Aaron.
“Sangat sedih melihat Pejaten dibubarkan. Kami ucapkan semoga sukses dan beruntung untuk semua mantan WN Pejaten dalam mengikuti jalur mereka sendiri secara mandiri,” tulis William dari St. John, ketika berpamitan dengan Pejaten.
Keanggotaan Pejaten dalam AIM juga telah resmi dicabut setelah resolusi pencabutan keanggotaan negara tersebut diluluskan dalam diskusi darurat pada Rapat Umum kemarin (03/04). Walaupun begitu, Aaron tetap diizinkan untuk menghadiri rapat Majelis Umum, pula ada kemungkinan permohonan keanggotaan negara barunya dipercepat di waktu mendatang.
AIMNN (03/04) – Socialist Democratic Republic of Jomblonisme and Confederation of the Kingdom of Sofidelonia has been accepted as full members of the Association of Indonesian Micronations (AIM) after full support expressed by the General Assembly on the assembly session yesterday (02/04).
Both member states has passed waiting period for full membership status attainment. Jomblonisme and Sofidelonia also has been judged to satisfy all other conditions that allowed them to request for the status.
After Jomblonisme accession as full member state, leader Eri Septio commented “Praise to God, it is a blessing from Him that we finally attain full membership status […] I hope AIM will always moving forward.” He also expressed his gratitude to all leaders and fellow members of AIM. Sofidelonian King Sean I also expressed his gratitude and commented that the accession is “a celebratable event.”
Jomblonisme is a socialist micronation founded in 2018 and located in East Kalimantan, while Sofidelonia is a confederal kingdom formed in 2019. Both countries has been the observer of the Association since January 2020. After the accession of both countries, AIM full members has become 9 member states.
AIMNN (03/04) – Republik Demokratik Sosialis Jomblonisme dan Kerajaan Sofidelonia telah ditetapkan menjadi anggota penuh Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) setelah Majelis Umum menyatakan dukungan bulat terhadap pengubahan status keanggotaan kedua negara tersebut, pada Kamis kemarin (02/04).
Kedua negara tersebut telah melewati masa wajib sebagai pengamat Asosiasi dengan baik. Selain itu, Jomblonisme dan Sofidelonia juga dianggap telah memenuhi syarat-syarat lainnya untuk dapat mengajukan perubahan status menjadi anggota penuh.
Setelah penaikan status keanggotaannya diterima, pemimpin Jomblonisme Eri Septio mengeluarkan pernyataan tertulis “Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah SWT untuk penaikan status keanggotaan penuhnya […] semoga ke depan AIM maju terus pantang mundur.” Iapun juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada segenap pemimpin dan negara anggota AIM. Sementara, pemimpin Sofidelonia Sean I menyatakan rasa bahagianya bahwa penaikan status negaranya adalah satu hal yang patut dirayakan.
Jomblonisme adalah sebuah negara sosialis yang berdiri pada tahun 2018, sementara Sofidelonia yang merupakan konfederasi kerajaan terbentuk pada tahun 2019. Kedua negara tersebut telah menjadi pengamat Asosiasi sejak akhir Januari 2020. Setelah penambahan kedua negara tersebut, jumlah anggota penuh Asosiasi telah menjadi 9 negara.
Muqaddiman King with the new Prime Minister, Moch Gandra.
AIMNN (02/04) – Muqaddiman new prime minister, Moch Gandra Al-Ghazali, has began his first week on office, after his inauguration in front of the King, Abdullah Allero I, yesterday (01/04).
Moch Gandra appointment as the prime minister was made after the King impeached his predecessor, Moch Nabil, on 20 March. The royal intervention was done because of Moch Nabil bad working performance that resulted in public protest, especially after an allegation of corruption that further incited protests.
After the impeachment, the King decided to govern the country on his own temporarily, while preparing the country for the successor he already appoint beforehand. Moch Gandra already received the royal decree on his appointment in 21 March, yet his inauguration was only took place in 1 April yesterday, awaiting King’s approval for the ceremony to proceed.
Moch Gandra’s term as the prime minister will be judged on how he responds on the Covid-19 spread in his home country. Recently, Muqaddiman autority had closed the state border and restrict public activities to prevent the spread of the disease. These policies are expected to be continued by Moch Gandra.
Jaringan Berita /AIM/ News Network 