Category Archives: Falalia

Berita dari Falalia / News from Falalia

Raja Falalia Melantik Pangeran Haikal Sebagai Wakil Ketua Dewan Menteri

Ilustrasi Proses Pelantikan Wakil Ketua Dewan Menteri

Laporan Falalia (08/07) – Pemimpin agung Falalia, Yang Mulia Muhammad I Shah, pada tanggal 3 Juli kemarin telah mengangkat sekaligus melantik Pangeran Senior Haikal Darunnajmi sebagai Wakil Ketua dari Dewan Menteri.   

Proses pelantikan tersebut berlangsung pada Istana Kejayaan selama 3 jam dan dihadiri oleh beberapa tokoh penting, seperti salah satunya adalah Wakil Ketua Majelis Rakyat Putra Maramis. Dengan sangat memperhatikan protokol kesehatan.

Setelah pelantikan tersebut selesai, Raja Muhammad I mengatakan kepada awak media bahwa dirinya berpesan supaya Pangeran Haikal menjalankan tugasnya sebagai Wakil Ketua dengan sebaik mungkin.

Beliau juga mengingatkan agar jabatan tersebut jangan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Karena secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

” Alhamdulilah, prosesi pelantikan telah berjalan sangat lancar. Saya mengharapkan kepada Wakil Ketua Dewan Menteri yang baru untuk menjalankan tugas sebaik mungkin dan jangan sampai jabatannya tersebut disalahgunakan. Dikhawatirkan nantinya akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung” ujar Yang Mulia Raja Muhammad I.

Deliberations for Constitutional Amendment Law Begins Today

Cover of the proposed constitutional amendment law of Falalia.

Laporan Falalia (01/07)­ – Deputy Speaker of the People’s Council (PC), Putra Maramis announced that the deliberative process for the proposed constitutional amendment law has begin today (01/07). The amendment law would be numbered as Law No.1/2020.

Putra said that the deliberation is targeted to be finished on 2 weeks until a month. Despite on the target, he also admitted that the process may take longer as he invites as well 3 government institutions to contribute on the discussion for the new law, with debates and disagreement is already expected by him.

“Today, the PC has started its deliberation on constitutional amendment law. We expects the law to be finalised on 2 weeks or a month after we announce the start of the process to the Falalians. I must admit as well that the process may take a longer time,” said Putra Maramis on an interview took place in the House of People’s Council today.

Maramis would also request assistance from members of the Supreme Advisory Council (SAC) to support the PC on its deliberative process. He said that contributions from the SAC would be very useful to create a more fair and accountable law.

“The People’s Council would also invites the SAC to participate on the deliberation, so we could create a more fair law as demanded by our people,” he concludes.

Perumusan Undang-undang Amendemen Konstitusi Negara Dimulai Hari Ini

Sampul rancangan undang-undang (RUU) amendemen konstitusi Falalia

Laporan Falalia (01/07)­ – Wakil Ketua Majelis Rakyat (MR), Putra Maramis mengumumkan bahwa pihaknya telah memulai pembahasan sekaligus perumusan Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 01 Tahun 2020 tentang Prosedur Amendemen Konstitusi Negara pada hari ini (01/07).

Putra menyampaikan bahwa perumusan tersebut ditargetkan akan selesai dalam 2 minggu hingga 1 bulan ke depan, walaupun ia mengakui bahwa perumusan RUU tersebut bisa jadi akan memakan waktu yang lebih lama. Hal tersebut dapat terjadi mengingat akan ada 3 lembaga negara sekaligus yang ikut serta dalam proses perumusan, sehingga perdebatan dan ketidaksepakatan dapat sangat mungkin terjadi.

“Iya benar itu, hari ini Majelis Rakyat sudah memulai diskusi tentang undang-undang amendemen konstitusi negara. Peraturan tersebut kami targetkan rampung 2 minggu hingga 1 bulan pasca diumumkan secara luas ke masyarakat Falalia, meskipun sepertinya bakal jauh lebih lama,” ujar Putra Maramis kepada awak media di House of Peoples Council hari ini.

Selain itu, demi menciptakan RUU yang lagi adil, mantan anggota Parlemen Falalia periode 2017-2020 dari Partai Nasional itu memohon kepada Dewan Pertimbangan Agung supaya memberikan masukan-masukan terkait perkara tersebut.

“ Kami sebagai Majelis Rakyat memohon juga kepada Dewan Pertimbangan Agung untuk ikut serta dalam perumusan aturan tersebut supaya UU yang diciptakan nantinya lebih adil dan berpihak kepada masyarakat”, tutupnya.

Falalian King Orders Postponement of New Acts After Audience with People’s Council

Laporan Falalia, 24/06 – King of Falalia, Muhammad I Shah, has concluded a royal audience with members of the People’s Council, today (24/06). On the audience, the King orders the People’s Council to postpone the ongoing parliament debate on 3 proposed laws on animal rights, national currency, and national institution.

On his order, the King said that the parliament should instead prioritise other acts he deemed more urgent to be passed in present times. “Those laws [more urgent to be passed now] are on procedure of constitutional amendment and national laws … because all of our future regulations would derived from those acts,” argued the King.

After receiving the King’s order, members of the People’s Council declared their adherence to his order and agreed to postpone debate on the 3 laws.

People’s Council Proposed a Constitutional Amendment

On the same audience, Deputy Speaker of the People’s Council, Putra Maramis proposed a constitutional amendment to the King, despite the new constitution was only ratified two weeks ago.

According to Putra, he discovered several problematic articles on the constitution and proposed simplification on those articles. He explicitly declare articles on royal institutions as one of those articles with issues. “Yes, our constitution still lack clarity on several articles, for instance articles concerning government institutions,” said Putra.

After hearing Putra’s proposal, the King orders Putra and several parliament members to have a second audience with him in the upcoming week. Putra are ordered to explain his reason and urgency on amending the constitution on the second audience.

Raja Meminta Penundaan Pembahasan Undang-undang Selepas Audiensi dengan Majelis Rakyat

Laporan Falalia, 24/06 – Raja Falalia, Muhammad I Shah, telah selesai melaksanakan audiensi dengan seluruh anggota Majelis Rakyat (MR) hari ini (24/06). Dalam audiensi tersebut, Raja meminta MR untuk menunda pembahasan tiga undang-undang (UU), yaitu undang-undang terkait perlindungan hewan, mata uang, serta lembaga negara.

Dalam pernyataannya, Raja menganggap bahwa masih banyak peraturan yang lebih mendesak untuk dibahas masa ini selain ketiga undang-undang tersebut. “Peraturan [yang lebih utama dibahas kali ini] adalah tentang prosedur amendemen konstitusi serta peraturan undang-undang … karena semua pasal undang-undang tersebut akan menjadi dasar bagi penyusunan produk hukum di negara ini,” titah Raja kepada anggota MR pada audiensi tersebut.

Setelah menerima titah Raja terkait penundaan pembahasan UU, anggota MR menyatakan persetujuannya dan setia terhadap titah Raja untuk membahas UU yang diperintahkan Raja pada sidang MR selanjutnya.

Majelis Rakyat Meminta Amendemen Konstitusi

Pada audiensi yang sama, Wakil Ketua MR, Putra Maramis menyampaikan permintaan kepada Raja untuk mengamendemen konstitusi Falalia yang baru disahkan dua pekan lalu.

Menurut Putra, masih banyak pasal yang rancu dan dapat dikurangi oleh anggota pemerintahan. Satu pasal yang ia sebutkan ketika menyampaikan permintaannya adalah pasal mengenai fungsi Raja sebagai lembaga utama. “Ya, di dalam konstitusi kita masih banyak hal yang tidak diatur dengan jelas, contohnya [pasal] tentang lembaga pemerintahan,” tutur Putra.

Setelah mendengar pernyataan Putra, Raja meminta Putra dan anggota inti MR kembali beraudiensi dengannya di masa mendatang untuk menyampaikan alasan dan kegentingan permintaan amendemen konstitusi tersebut.

Falalian Constitution Ratified by King

2020 Falalian Constitution cover.

AIMNN (11/06) – Kingdom of Falalia has released the text of the new constitution to the public, after King Muhammad I granted a royal assent to the new constitution yesterday (10/06). Falalian government also sent the constitution text to delegates of the Association of Indonesian Micronations (AIM) General Assembly.

The new Falalian constitution was created as Falalian authority committed to complete the national reform as agreed on the National Meeting concluded on 1 May. Successful ratification on 10 June also satisfied King Muhammad request to the government to complete the new constitution 3 months after the conclusion of the national meeting.

“A Thorough Constitution”

Falalian Constitution consisted of 10 parts, 50 articles, and over 100 paragraphs. The constitution governs the state name, sovereignty, ideology, national institutions, and national defence. Falalian constitution set forth detailed clauses on citizens’ rights and national economy.

National ideology of Fatistaarte, national symbols, and names of recognised political parties, are among those received constitutional status.

Falalian constitution also recognises LGBT rights, as well as citizens with disabilities. Falalia guarantees equality and prohibits discrimination against the community. As Nabil Ihsan of Suwarnakarta Institute said, “it was the first in Indonesian sector’s national constitution”.

King Muhammad I further described that “the process [to compose the constitution] is quite long, due to debates and differences among members of the constitutional convention”.

Micronationalists Responded New Falalian Constitution

Delegates of AIM General Assembly congratulates Falalian authority on the successful ratification of their new constitution.

Falalian Prince, Tommy Narisworo said that Falalian success on the new constitution is evidence “that Indonesian sector’s micronations future will ever brighter”. Nabil Ihsan also commented that the new Falalian constitution is “thorough, and progressive”.

Konstitusi Falalia Disahkan Raja

Sampul depan Konstitusi Falalia 2020.

AIMNN (11/06) – Kerajaan Falalia telah merilis naskah konstitusi baru kepada publik, setelah sebelumnya disahkan oleh Raja Muhammad I kemarin (10/06). Pemerintah Falalia juga mengirim naskah konstitusi tersebut kepada negara-negara dalam Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM).

Konstitusi baru Falalia ini disusun setelah pemerintah Falalia berkomitmen untuk menyukseskan agenda reformasi sebagaimana dirembuk dalam Rapat Nasional yang selesai 1 Mei lalu. Pengesahan konstitusi baru ini juga merupakan bentuk pemenuhan amanat Raja Muhammad I yang memerintahkan penyelesaian penyusunan konstitusi baru paling lambat 3 bulan sejak selesainya rapat.

“Konstitusi yang Menyeluruh”

Konstitusi baru Falalia terdiri atas 10 bab, 50 pasal, dan lebih dari 100 ayat. Konstitusi Falalia juga mencakup perihal nama negara, bentuk kedaulatan, ideologi, lembaga negara, serta pertahanan negara. Konstitusi Falalia mencakup pasal yang cukup detil terhadap hak warganegara serta ekonomi negara.

Ideologi nasional Fatistaarte, simbol-simbol negara, serta nama partai-partai politik yang sah adalah di antara beberapa hal yang diakui pada konstitusi Falalia.

Konstitusi Falalia juga mengakui hak-hak komunitas LGBT, juga penyandang disabilitas. Falalia juga menjamin kesetaraan akses dan melarang diskriminasi terhadap komunitas tersebut. Hal ini, menurut Nabil Ihsan dari Institut Suwarnakarta, “merupakan yang pertama kalinya pada konstitusi negara Sektor Indonesia”.

Raja Muhammad I menyatakan, “Proses [penyusunan konstitusi baru] cukup lama, dengan perdebatan sangat sengit antar anggota panitia”.

Respon Terhadap Konstitusi Baru

Delegasi Majelis Umum AIM mengucapkan selamat atas keberhasilan Falalia menyusun konstitusi baru.

Pangeran Harjakarta, Tommy Narisworo menyatakan bahwa keberhasilan Falalia menyusun konstitusi baru menjadi bukti bahwa “masa depan negara mikro sektor Indonesia akan semakin cerah”. Selain itu, Kepala Institut Suwarnakarta, Nabil Ihsan menyatakan bahwa konstitusi Falalia “rapi dan progresif”.

Falalian Consensus Supports Reform

Bendera Falalia

22/05, AIMNN – Falalian authority has announced the result of the national meeting took place from 15 April until 1 May last month. The meeting was led by King Muhammad I and discussing the future of Falalia. 

After the conclusion of the meeting on 1 May, King Muhammad I announced that reform would take place immediately. Despite on that, Falalian authority just yesterday (20/05) published the complete text of the meeting consensus.

Falalian citizens attended the convention agreed for a reform, which includes changes in political system, national symbols, and national territories. 

“A Thorough Reform”

Politically, Falalia would be converted as an absolute monarchy, with the newly-founded monarch council and advisory council that would support the Falalian King in the governance. Furthermore, the Prime Minister office would be abolished; and the Crown Prince and the King Mother would preside over the national government to support the King.

A consensus to draft a new constitution was also agreed, beside regulations for political parties, and also the declaration of Falalian new official name “Great Kingdom of Falalia”.

Delegates of the national meeting also agreed to replace the national flag, national anthems and patriotic songs, and the national emblem. National heroes were also agreed upon, with the date of Tian Abdurrahman’s (1994-2019)  passing to be recognised as “Heroes Day”.

The meeting also saw the end of Falalian sovereignty over Nakma region, located far from the national capital Richland; and the addition of Sitoradja Kingdom to Falalian domain.

Falalian King Muhammad I have set the deadline for the implementation of the reform. He has directed the deadline for reform announcement to be made before 1 June 2020, and the drafting process of the constitution to take place 3 months after the conclusion of the national meeting.

 

 

Rapat Nasional Falalia Mendorong Reformasi

Bendera Falalia

22/05, AIMNN – Pemerintah Falalia telah mengumumkan hasil Rapat Nasional yang telah dilaksanakan pada 15 April hingga 1 Mei lalu. Rapat tersebut dipimpin oleh Raja Muhammad I dan membahas mengenai rencana reformasi di Falalia.

Setelah penutupan rapat nasional pada 1 Mei lalu, Raja Muhammad I mengumumkan bahwa reformasi akan dilaksanakan di Falalia. Namun, pemerintah Falalia baru menerbitkan rangkuman hasil rapat tersebut pada Rabu kemarin (20/05), dengan Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) menjadi salah satu penerima laporan.

Peserta rapat nasional Falalia setuju untuk melaksanakan reformasi di berbagai bidang, termasuk di antaranya adalah pada sistem pemerintahan, simbol, serta teritori negara.

Reformasi di semua lini negara

Pada bidang pemerintahan, Falalia akan ditetapkan sebagai negara monarki absolut, dengan dewan monarki dan dewan pertimbangan agung sebagai institusi baru yang akan membantu Raja Falalia nantinya. Selain itu, jabatan perdana menteri akan dihapuskan, dan Raja akan mengambil alih tugas kepala pemerintahan. Putra Mahkota dan Ibu Suri juga diberikan kuasa sebagai pembantu utama Raja.

Rapat nasional juga menyerukan penyusunan konstitusi baru, menentukan partai politik yang boleh beraktivitas di Falalia, serta pengubahan nama negara menjadi “Kerajaan Falalia Raya”.

Peserta rapat nasional juga setuju untuk mengubah bendera nasional, lagu kebangsaan dan beberapa lagu nasional, serta lambang negara. Disepakati pula beberapa pahlawan nasional yang diakui Falalia, termasuk di antaranya mendiang Tian Abdurrahman (1994-2019), yang hari wafatnya pada 9 September diresmikan sebagai Hari Pahlawan.

Rapat nasional juga menyepakati untuk melepaskan daerah Nakma yang terletak berjauhan dari ibukota Richland, dari kedaulatan Falalia; serta memasukkan Kerajaan Sitoradja sebagai teritori Falalia.

Raja Falalia Muhammad I telah memberikan tenggat untuk pelaksanaan seluruh poin reformasi yang telah disepakati dalam rapat nasional. Di antaranya, ia memerintahkan pengumuman hasil reformasi paling lambat pada 1 Juni 2020, serta pengerjaan konstitusi baru paling lambat 3 bulan sejak berakhirnya rapat nasional.

 

 

AIM Symbols Guidelines Made Official

AIM Flag, one of the symbols regulated on the guidelines

AIMNN, 20/05 – Association of Indonesian Micronations (AIM) Symbols Guidelines has passed General Assembly votes to be made official today (20/05). The proposed guidelines received unanimous support from member states. The guidelines will regulate AIM symbols and its usage by the organisation and member states.

The guidelines recognises five symbols as official. Those symbols are the flag, emblem, anthem, slogan, and official cities. The guidelines provides description on symbol’s history, meaning, and usage regulations.

Organisation slogan “Bhinneka Tunggal Ika” (English: Unity in Diversity) was recognised for the first time as official, despite it was already in use since AIM founding in 2011, even depicted in AIM logo from 2011 until 2014.

AIM also recognises official cities, with Tian Generations Place as honorary capital, and capital of state chairman is set to be administrative centre. Recognition of Tian Generations Place as honorary capital is one AIM effort to pay homage to Tian Abdurrahman (1994-2019), as it was the first capital city of Bobodolands Federation (2011-2012), his first micronation.

AIM member states are expected to adhere to the symbol guidelines when using AIM symbols in the future.

Harjakarta Called for Drafting Committee

Beforehand, a drafting committee was formed and successfully working on the guidelines draft in a period between 7 May until 13 May 2020. Members of the drafting committee were Joel Wijaya of Halenesia, Aaron Penyami and Arda Mudarso of Neuborrnia-Merientalia, and Muhammad Iqbal from Falalia.

The drafting committee was proposed by Chairman Harjakarta as an effort to increase new member states participation in AIM lawmaking and resolution-drafting process.

In general, composition of AIM laws were performed inside the General Assembly. The final draft was later perfected by the Correspondence Department by member states consent before ratification.