Category Archives: Peristiwa | Events

Halenesia in Pursuit for New Parliament Speaker

Laporan Halenesia, 25/06 – King and Prime Minister of Halenesia, Jan II, has announced that a debate among leaders of political parties represented on the national Parliament would take place next Tuesday (30/06). The planned debate would be followed with election of Parliament Speaker.

Jan II has previously announced the parliamentary seats last Tuesday (23/06), with the seats distributed based on political parties performance during a public vote took place beforehand. The public vote resulting on victory of the People’s Freedom Party (PKM) that gained 6 seats, against the National Conservatives’ (PNK) 4 seats, and the Social Democratic Party’s (SDP) 3 seats. By order of Jan II, two parliament seats would remain vacant, resulting in political parties controlling only 13 out of 15 total seats of the Parliament.

Jan II has announced the start of campaign period yesterday (24/06), and will be concluded on 29 June, with the debate took place on the following day. Jan II has allowed candidates for Parliament Speaker to hold campaign to gather public support.

Unusual among other micronations, Halenesian Parliament Speaker election involves all eligible voters that will vote for speaker candidates on a national vote.

Advertisement

Halenesia Mencari Ketua Parlemen Baru

Laporan Halenesia, 25/06 – Raja sekaligus Perdana Menteri Halenesia, Jan II, telah mengumumkan pelaksanaan debat antar partai parlemen yang akan dilakukan pada Selasa pekan depan (30/06). Debat tersebut adalah untuk menentukan posisi Ketua Parlemen Halenesia.

Sebelumya, Jan II telah mengumumkan jumlah kursi yang akan diduduki partai politik Halenesia di dalam Parlemen sesuai hasil pemungutan suara yang diterbitkan selumbari (23/06). Hasil pemungutan suara tersebut menunjukkan 6 kursi dimenangkan oleh Partai Kebebasan Masyarakat (PKM), 4 kursi untuk Partai Nasional Konservatif (PNK), dan 3 kursi untuk Partai Demokrat Sosialis (SDP). Berdasarkan perintah Jan II, dua kursi parlemen akan dikosongkan sehingga partai politik hanya akan mengendalikan 13 kursi dari total 15 kursi di Parlemen.

Jan II telah menyatakan masa kampanye dimulai sejak kemarin (24/06), dan akan berlangsung hingga 29 Juni esok, sebelum debat pada 30 Juni. Jan II mempersilakan calon ketua parlemen untuk melakukan kampanye masing-masing demi menghimpun dukungan kepada mereka.

Berbeda dari negara lain, mekanisme pemilihan Ketua Parlemen Halenesia dilakukan melalui pemilu demokratis yang melibatkan seluruh rakyat Halenesia.

Flood in Bengkuring City, Residents Took Refuge

Banjir di jalan Bengkuring City

Wathan RDSJ, 24/06 – Capital of Jomblonisme, Bengkuring City is flooded after a rainstorm Tuesday this week (23/06). The flood causing severe damage on several regions of Bengkuring City.

Based on citizens’ report, the flood was first noticed yesterday on 2.00 AM Jomblonisme Time (UTC +8), with emergency signal was immediately sounded by Bengkuring City authority. The authority then deployed emergency response team and helps citizens took refuge in secure places.

Jomblonisme government declared that the current flood is caused by an unusually high precipitation compared to monthly average, causing rivers passing Bengkuring City to be overflowed. 

Kursi yang tergenang air di permukiman warga di Bengkuring City

Recent information reported an increasing flood level on 24 June, forcing Bengkuring City citizens to leave their home and seek refuge in secure places. Jomblonisme authority ordered immediate clearance of all flooded houses, and afterwards repurpose mosques and school as refuge centres and build makeshift tents for refugees.

Jomblonisme President, Eri Septio declares that he would presides over the national emergency response team in alleviating citizens’ difficulties. President Eri is also reported to personally join the emergency team to rescue Bengkuring City residents.

Bengkuring City Dilanda Bencana Banjir

Wathan RDSJ, 24/05 – Ibukota Jomblonisme, Bengkuring City kembali dilanda banjir besar pada 23 Mei kemarin. Banjir ini menyebabkan kerusakan parah di beberapa daerah Bengkuring City.

Berdasarkan laporan warga, banjir pertama kali muncul pada pukul 02.00 WITA, sehingga mengejutkan warga yang sedang beristirahat. Tanda darurat langsung dibunyikan oleh otoritas Bengkuring City, yang langsung dengan sigap membantu warga mengungsi.

Pemerintah Jomblonisme menyatakan bahwa banjir kali ini disebabkan oleh tingkat curah hujan yang sangat tinggi dibandingkan rata-rata bulanan, sehingga menyebabkan muka air di Bengkuring City meluap.

Laporan terbaru menyatakan bahwa banjir semakin meninggi pada 24 Mei, sehingga memaksa warga Bengkuring City untuk mengungsi keluar dari rumah. Pemerintah Jomblonisme yang memerintahkan pengosongan permukiman, menempatkan sementara warga di masjid dan rumah-rumah warga yang tidak terdampak banjir.

Presiden Jomblonisme, Eri Septio menyatakan bahwa ia telah memerintahkan seluruh otoritas Jomblonisme untuk bersiaga meringankan kesusahan rakyat. Presiden Eri juga diketahui turun langsung membantu proses evakuasi dan pengungsian warga di Bengkuring City.

Falalian King Orders Postponement of New Acts After Audience with People’s Council

Laporan Falalia, 24/06 – King of Falalia, Muhammad I Shah, has concluded a royal audience with members of the People’s Council, today (24/06). On the audience, the King orders the People’s Council to postpone the ongoing parliament debate on 3 proposed laws on animal rights, national currency, and national institution.

On his order, the King said that the parliament should instead prioritise other acts he deemed more urgent to be passed in present times. “Those laws [more urgent to be passed now] are on procedure of constitutional amendment and national laws … because all of our future regulations would derived from those acts,” argued the King.

After receiving the King’s order, members of the People’s Council declared their adherence to his order and agreed to postpone debate on the 3 laws.

People’s Council Proposed a Constitutional Amendment

On the same audience, Deputy Speaker of the People’s Council, Putra Maramis proposed a constitutional amendment to the King, despite the new constitution was only ratified two weeks ago.

According to Putra, he discovered several problematic articles on the constitution and proposed simplification on those articles. He explicitly declare articles on royal institutions as one of those articles with issues. “Yes, our constitution still lack clarity on several articles, for instance articles concerning government institutions,” said Putra.

After hearing Putra’s proposal, the King orders Putra and several parliament members to have a second audience with him in the upcoming week. Putra are ordered to explain his reason and urgency on amending the constitution on the second audience.

Raja Meminta Penundaan Pembahasan Undang-undang Selepas Audiensi dengan Majelis Rakyat

Laporan Falalia, 24/06 – Raja Falalia, Muhammad I Shah, telah selesai melaksanakan audiensi dengan seluruh anggota Majelis Rakyat (MR) hari ini (24/06). Dalam audiensi tersebut, Raja meminta MR untuk menunda pembahasan tiga undang-undang (UU), yaitu undang-undang terkait perlindungan hewan, mata uang, serta lembaga negara.

Dalam pernyataannya, Raja menganggap bahwa masih banyak peraturan yang lebih mendesak untuk dibahas masa ini selain ketiga undang-undang tersebut. “Peraturan [yang lebih utama dibahas kali ini] adalah tentang prosedur amendemen konstitusi serta peraturan undang-undang … karena semua pasal undang-undang tersebut akan menjadi dasar bagi penyusunan produk hukum di negara ini,” titah Raja kepada anggota MR pada audiensi tersebut.

Setelah menerima titah Raja terkait penundaan pembahasan UU, anggota MR menyatakan persetujuannya dan setia terhadap titah Raja untuk membahas UU yang diperintahkan Raja pada sidang MR selanjutnya.

Majelis Rakyat Meminta Amendemen Konstitusi

Pada audiensi yang sama, Wakil Ketua MR, Putra Maramis menyampaikan permintaan kepada Raja untuk mengamendemen konstitusi Falalia yang baru disahkan dua pekan lalu.

Menurut Putra, masih banyak pasal yang rancu dan dapat dikurangi oleh anggota pemerintahan. Satu pasal yang ia sebutkan ketika menyampaikan permintaannya adalah pasal mengenai fungsi Raja sebagai lembaga utama. “Ya, di dalam konstitusi kita masih banyak hal yang tidak diatur dengan jelas, contohnya [pasal] tentang lembaga pemerintahan,” tutur Putra.

Setelah mendengar pernyataan Putra, Raja meminta Putra dan anggota inti MR kembali beraudiensi dengannya di masa mendatang untuk menyampaikan alasan dan kegentingan permintaan amendemen konstitusi tersebut.

FNM General Election Process Commenced

Posters featuring FNM General Elections participants.

AIMNN, 22/06 – Government of the Federal Republic of Neuborrnia-Merientalia (FNM) has announced the commencement of the preparation for the upcoming general election (GE) from today (22/06). Reports on the development of the GE preparation was reported by FNM President, Aaron penyami.

The election is planned to take place on 1 July. The upcoming GE will see FNM citizens vote for their preferred presidential candidates and political parties that would occupy their seats in Riksdag, the national parliament. As of today, the GE commission still accepts registration for presidential candidates or political parties to compete on the election

As reported by Aaron, 5 political parties would compete to fill the Riksdag. Those parties are the Conservative Union (CU), Prosperity Party (PKNM), Green Party (GP), Democratic Party (NMDP), and Socialist Party (PS). There are also 4 presidential candidates, Joshua Salvatore (PKNM), Antonius Cristiano (GP), Daniel Punuh (CU), and Arda Mudarso (PS).

The first event preceding the election day will be the presidential debate. The debate would take place on Tuesday (23/06), with the debate recording to be published on the following day. GE commission also invites AIM General Assembly delegates to attend the debate, that would take place on online application Zoom.

Concluding his report, Aaron hopes that AIM member states would support his country for the upcoming election, “…our utmost gratitude for your support on our election.”

Persiapan Pemilu FNM Dimulai

Poster Kampanye Peserta Pemilu FNM

AIMNN, 22/06 – Pemerintah Republik Federal Neuborrnia-Merientalia (FNM) telah mengumumkan dimulainya persiapan pemilihan umum negara tersebut sejak hari ini (22/06). Laporan persiapan pemilu tersebut dibuat oleh Presiden FNM, Aaron Penyami.

Pemilihan yang rencananya dilaksanakan pada 1 Juli tersebut mencakup pemilihan presiden FNM serta partai politik yang akan mengisi parlemen FNM, Riksdag. Sampai pada hari ini, panitia pemilu FNM masih membuka pendaftaran calon presiden serta partai politik yang akan ikut serta dalam pemilu.

Berdasarkan laporan terakhir Aaron, sudah ada 5 partai politik yang mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam pemilu tersebut. Partai-partai tersebut adalah Partai Uni Konservatif (CU), Partai Kesejahteraan (PKNM), Partai Hijau (GP), Partai Demokrat (NMDP), serta Partai Sosialis (PS).

Selain itu, terdapat pula 4 calon presiden FNM yang akan bertanding pada pemilu tersebut, yaitu Joshua Salvatore (PKNM), Antonius Cristiano (GP), Daniel Punuh (CU), serta Arda Mudarso (PS).

Rangkaian acara pemilu FNM akan dimulai dengan sawala calon presiden yang akan dilaksanakan Selasa besok (23/06), dengan rekamannya akan diterbitkan keesokan harinya. Panitia pemilu FNM pula mengundang delegasi Majelis Umum AIM untuk menyaksikan sawala tersebut, yang rencananya akan dilaksanakan melalui aplikasi Zoom.

Menutup pernyataannya, Aaron juga mengharapkan dukungan negara-negara anggota AIM, seraya berkata “…kami akan berterima kasih atas dukungan dalam pelaksanaan pemilihan umum.”

Falalian Constitution Ratified by King

2020 Falalian Constitution cover.

AIMNN (11/06) – Kingdom of Falalia has released the text of the new constitution to the public, after King Muhammad I granted a royal assent to the new constitution yesterday (10/06). Falalian government also sent the constitution text to delegates of the Association of Indonesian Micronations (AIM) General Assembly.

The new Falalian constitution was created as Falalian authority committed to complete the national reform as agreed on the National Meeting concluded on 1 May. Successful ratification on 10 June also satisfied King Muhammad request to the government to complete the new constitution 3 months after the conclusion of the national meeting.

“A Thorough Constitution”

Falalian Constitution consisted of 10 parts, 50 articles, and over 100 paragraphs. The constitution governs the state name, sovereignty, ideology, national institutions, and national defence. Falalian constitution set forth detailed clauses on citizens’ rights and national economy.

National ideology of Fatistaarte, national symbols, and names of recognised political parties, are among those received constitutional status.

Falalian constitution also recognises LGBT rights, as well as citizens with disabilities. Falalia guarantees equality and prohibits discrimination against the community. As Nabil Ihsan of Suwarnakarta Institute said, “it was the first in Indonesian sector’s national constitution”.

King Muhammad I further described that “the process [to compose the constitution] is quite long, due to debates and differences among members of the constitutional convention”.

Micronationalists Responded New Falalian Constitution

Delegates of AIM General Assembly congratulates Falalian authority on the successful ratification of their new constitution.

Falalian Prince, Tommy Narisworo said that Falalian success on the new constitution is evidence “that Indonesian sector’s micronations future will ever brighter”. Nabil Ihsan also commented that the new Falalian constitution is “thorough, and progressive”.

Konstitusi Falalia Disahkan Raja

Sampul depan Konstitusi Falalia 2020.

AIMNN (11/06) – Kerajaan Falalia telah merilis naskah konstitusi baru kepada publik, setelah sebelumnya disahkan oleh Raja Muhammad I kemarin (10/06). Pemerintah Falalia juga mengirim naskah konstitusi tersebut kepada negara-negara dalam Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM).

Konstitusi baru Falalia ini disusun setelah pemerintah Falalia berkomitmen untuk menyukseskan agenda reformasi sebagaimana dirembuk dalam Rapat Nasional yang selesai 1 Mei lalu. Pengesahan konstitusi baru ini juga merupakan bentuk pemenuhan amanat Raja Muhammad I yang memerintahkan penyelesaian penyusunan konstitusi baru paling lambat 3 bulan sejak selesainya rapat.

“Konstitusi yang Menyeluruh”

Konstitusi baru Falalia terdiri atas 10 bab, 50 pasal, dan lebih dari 100 ayat. Konstitusi Falalia juga mencakup perihal nama negara, bentuk kedaulatan, ideologi, lembaga negara, serta pertahanan negara. Konstitusi Falalia mencakup pasal yang cukup detil terhadap hak warganegara serta ekonomi negara.

Ideologi nasional Fatistaarte, simbol-simbol negara, serta nama partai-partai politik yang sah adalah di antara beberapa hal yang diakui pada konstitusi Falalia.

Konstitusi Falalia juga mengakui hak-hak komunitas LGBT, juga penyandang disabilitas. Falalia juga menjamin kesetaraan akses dan melarang diskriminasi terhadap komunitas tersebut. Hal ini, menurut Nabil Ihsan dari Institut Suwarnakarta, “merupakan yang pertama kalinya pada konstitusi negara Sektor Indonesia”.

Raja Muhammad I menyatakan, “Proses [penyusunan konstitusi baru] cukup lama, dengan perdebatan sangat sengit antar anggota panitia”.

Respon Terhadap Konstitusi Baru

Delegasi Majelis Umum AIM mengucapkan selamat atas keberhasilan Falalia menyusun konstitusi baru.

Pangeran Harjakarta, Tommy Narisworo menyatakan bahwa keberhasilan Falalia menyusun konstitusi baru menjadi bukti bahwa “masa depan negara mikro sektor Indonesia akan semakin cerah”. Selain itu, Kepala Institut Suwarnakarta, Nabil Ihsan menyatakan bahwa konstitusi Falalia “rapi dan progresif”.