Majelis Umum AIM Menunjuk Triumvirat sebagai Ketua Sementara

AIMNN, 08/07 – Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM) telah menunjuk 3 orang yang akan bertindak sebagai Ketua AIM sementara sebagai sebuah dewan triumvirat.

Ketiga orang tersebut adalah Nabil Ihsan dari Institut Suwarnakarta, Theodorus Diaz dari Excellent, dan Aaron Penyami dari Neuborrnia-Merientalia. Ketiganya disahkan menjadi anggota dewan kolektif Ketua AIM sementara pada sidang Majelis Umum AIM hari ini (08/07) yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Eri Septio.

Majelis Umum AIM sebelumnya bersepakat untuk menunjuk ketua sementara daripada langsung melanjutkan giliran Negara Ketua yang seharusnya baru bergeser pada Agustus 2020 esok. Berdasarkan usulan Diaz, ketua sementara tersebut akan berbentuk dewan kolektif, yang disepakati akan diisi oleh 3 orang.

Negara anggota AIM kemudian diberikan kesempatan untuk mengusulkan delegasi yang dianggap paling patut menjadi anggota dewan tersebut. Proses nominasi tersebut dimulai sejak 6 Juli kemarin. Selain 3 delegasi terpilih, beberapa anggota lain yang sempat diusulkan mengisi dewan tersebut adalah William Timothy dari St. John, serta Abdullah Allero dari Al-Muqaddimah.

Dewan kolektif tersebut akan bertindak sebagai Ketua AIM sementara sampai pergiliran kepada Negara Ketua selanjutnya akan dilaksanakan pada Agustus 2020. Beberapa negara sempat mengusulkan untuk memberikan kekuasaan terbatas kepada dewan kolektif tersebut, termasuk di antaranya untuk hanya memberikan kuasa membuka dan menutup sidang saja.

Majelis Umum AIM bersepakat untuk membentuk dewan kolektif sebagai Ketua AIM sementara setelah Negara Ketua sebelumnya, Harjakarta membubarkan diri pada 3 Juli kemarin sehingga menyebabkan kekosongan jabatan Negara Ketua.



Harjakarta Declares its Dissolution

Bendera Harjakarta

AIMNN (03/07) – Government of Harjakarta has declared the dissolution of the country effective today (03/07) at 21.00 Western Indonesia Time (UTC +7). Leader of Harjakarta, Tommy N., declares the dissolution of his country on the Association of Indonesian Micronations (AIM) General Assembly.

Despite Tommy are yet to clarify his reason to disband Harjakarta, Excellent leader Theodorus Diaz explained that Tommy’s personal affairs is his greatest concern at this time. “He certainly has set a plan for his future that he wish to pursuit,” said Diaz.

Dissolution of Harjakarta clearly affected AIM, since the Chairman office – currently presided by Harjakarta – would be vacant.

Indonesian Micronations Parting with Harjakarta

Indonesian micronations expressed their sorrow after learning the news about Harjakarta dissolution. Harjakarta has successfully developed itself as an example of a moderate micronation that able to mediate conflicting parties and micronations. Tommy’s micronational career that has spanned for almost a decade, would also caused further loss to the community that has been extremely accustomed with his presence in the organisation.

Theodorus Diaz said, “I am honoured to know Tommy as a friend, and as an ally.” Diaz further requested Indonesian micronations to show their respect, and to remember Harjakarta as a great role model for the community.

Falalian leader, Muhammad I also requested that the community shall respect any personal decision that has been decided by Tommy, including to disband his micronation.

“We Should Immediately Convene”

Vacancy of the Chairman position after Harjakarta departure forced AIM General Assembly to convene on a special session to resolve the issue. The issue was made further complicated since the AIM Charter are yet to regulate on the case of vacancy of chairman office.

AIM Secretary General, Eri Septio proposed the special session to convene tomorrow (04/07). Theodorus Diaz also requested that the General Assembly shall immediately appoint a caretaker to replace the chairman.

Several delegations also propose amendments to other articles of the Charter to be jointly amended with the necessary articles on chairman’s vacancy. One of the proposed amendment is on articles concerning conditions of membership revocation that was regulated by the By-laws.

Harjakarta Menyatakan Pembubaran Diri

Bendera Harjakarta

AIMNN (03/07) – Pemerintah Praja Harjakarta telah menyatakan pembubaran negara tersebut hari ini (03/07) berlaku serta merta sejak pukul 21.00 WIB, setelah pemimpin Harjakarta Tommy N. mengumumkan pembubaran negaranya pada Majelis Umum Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM).

Walaupun Tommy tidak memberitakan alasan pembubaran negaranya, namun keterangan pemimpin Excellent, Theodorus Diaz, menyatakan bahwa kepentingan pribadi Tommy menjadi salah satu alasannya membubarkan Harjakarta. “Beliau tentu masih memiliki rencana masa depan untuk disiapkan saat ini,” jelas Theodorus Diaz.

Pembubaran Harjakarta berdampak pada AIM, karena saat ini Harjakarta merupakan Negara Ketua AIM. Pembubarannya menyebabkan posisi Negara Ketua saat ini kosong.

Negara Mikro Indonesia Melepas Harjakarta

Merespon pembubaran Harjakarta, negara-negara mikro Indonesia merasa kehilangan yang amat besar, terutama karena Harjakarta sampai saat ini dinilai berhasil menjadi contoh negara mikro yang moderat dan dapat menjadi penengah bagi negara mikro berkonflik. Terlebih lagi dengan karir mikronasionalisme Tommy yang sudah berusia satu dekade, sehingga AIM sangat kehilangan tokoh yang sehari-harinya selalu ada dalam organisasi.

Theodorus Diaz menyatakan “Saya merasa terhormat untuk mengenal Tommy sebagai teman dan sekutu,” selain itu ia juga meminta supaya negara-negara anggota AIM mengkekalkan kenangan Harjakarta dan persahabatan dengan Tommy di lubuk hati masing-masing.

Selain itu, pemimpin Falalia, Raja Muhammad I juga menyatakan supaya negara-negara anggota dapat menghormati keputusan Tommy membubarkan Harjakarta.

“AIM Harus Segera Bersidang”

Kekosongan posisi Negara Ketua menyebabkan Majelis Umum AIM harus mengadakan rapat istimewa untuk membahas masalah tersebut. Hal ini terjadi karena AD-ART AIM tidak memiliki pasal yang mengatur mengenai mundurnya negara ketua.

Sekretaris Jenderal AIM, Eri Septio mengusulkan supaya sidang istimewa Majelis Umum AIM untuk dilaksanakan besok (04/07). Selain itu, Theodorus Diaz juga meminta supaya Majelis Umum segera menunjuk pengganti Harjakarta sebagai negara ketua.

Selain untuk memberikan penjelasan terhadap status negara ketua, beberapa delegasi Majelis Umum turut mengusulkan beberapa pasal yang dapat diamendemen dalam AD-ART AIM. Salah satu usulan pasal yang dapat diamendemen adalah mengenai syarat-syarat pencabutan keanggotaan negara.

Deliberations for Constitutional Amendment Law Begins Today

Cover of the proposed constitutional amendment law of Falalia.

Laporan Falalia (01/07)­ – Deputy Speaker of the People’s Council (PC), Putra Maramis announced that the deliberative process for the proposed constitutional amendment law has begin today (01/07). The amendment law would be numbered as Law No.1/2020.

Putra said that the deliberation is targeted to be finished on 2 weeks until a month. Despite on the target, he also admitted that the process may take longer as he invites as well 3 government institutions to contribute on the discussion for the new law, with debates and disagreement is already expected by him.

“Today, the PC has started its deliberation on constitutional amendment law. We expects the law to be finalised on 2 weeks or a month after we announce the start of the process to the Falalians. I must admit as well that the process may take a longer time,” said Putra Maramis on an interview took place in the House of People’s Council today.

Maramis would also request assistance from members of the Supreme Advisory Council (SAC) to support the PC on its deliberative process. He said that contributions from the SAC would be very useful to create a more fair and accountable law.

“The People’s Council would also invites the SAC to participate on the deliberation, so we could create a more fair law as demanded by our people,” he concludes.

Perumusan Undang-undang Amendemen Konstitusi Negara Dimulai Hari Ini

Sampul rancangan undang-undang (RUU) amendemen konstitusi Falalia

Laporan Falalia (01/07)­ – Wakil Ketua Majelis Rakyat (MR), Putra Maramis mengumumkan bahwa pihaknya telah memulai pembahasan sekaligus perumusan Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 01 Tahun 2020 tentang Prosedur Amendemen Konstitusi Negara pada hari ini (01/07).

Putra menyampaikan bahwa perumusan tersebut ditargetkan akan selesai dalam 2 minggu hingga 1 bulan ke depan, walaupun ia mengakui bahwa perumusan RUU tersebut bisa jadi akan memakan waktu yang lebih lama. Hal tersebut dapat terjadi mengingat akan ada 3 lembaga negara sekaligus yang ikut serta dalam proses perumusan, sehingga perdebatan dan ketidaksepakatan dapat sangat mungkin terjadi.

“Iya benar itu, hari ini Majelis Rakyat sudah memulai diskusi tentang undang-undang amendemen konstitusi negara. Peraturan tersebut kami targetkan rampung 2 minggu hingga 1 bulan pasca diumumkan secara luas ke masyarakat Falalia, meskipun sepertinya bakal jauh lebih lama,” ujar Putra Maramis kepada awak media di House of Peoples Council hari ini.

Selain itu, demi menciptakan RUU yang lagi adil, mantan anggota Parlemen Falalia periode 2017-2020 dari Partai Nasional itu memohon kepada Dewan Pertimbangan Agung supaya memberikan masukan-masukan terkait perkara tersebut.

“ Kami sebagai Majelis Rakyat memohon juga kepada Dewan Pertimbangan Agung untuk ikut serta dalam perumusan aturan tersebut supaya UU yang diciptakan nantinya lebih adil dan berpihak kepada masyarakat”, tutupnya.

Asassin in Turmoil, Rebels Took Over Communication Lines

Asassin rebel declaration after took over official Instagram account.

AIMNN, 30/06 – Anti-government rebels has took over Asassin government. The declaration was made by the rebels after successfully took over Asassin government official account yesterday. (28/06).

On the declaration, Asassin rebels declares their success on taking over the regime. The rebels also decreed a new flag and emblem for the country, while renaming Asassin as a “Cyber Republic”.

Asassin rebels also took over communication line of the government to the Association of Indonesian Micronations (AIM). Soon after, the rebels declared Asassin withdrawal from AIM yesterday (29/06), in a possible attempt to block contact with outside micronational world.

As of today, no more information about Asassin that has been publish by the rebels, as well as information about the whereabouts of the deposed leader. There are also no known attempt on the deposed Asassin government to publish a rival information against the rebel.

Asassin Representatives Warned Assembly Delegates

Prior to the coup, Asassin leader has issued a warning on the recent protests occurred on his country. The warning was announced by Asassin delegates on the AIM General Assembly on Friday (26/06).

Asassin delegates informed assembly delegates that their country is in turmoil after the government passed a law on cyber accessibility. The law was opposed by much of the citizens, with an anti-cyber law group was formed shortly after the passing.

Despite Asassin delegates informed no more information about which part of the law caused the protest, they declared that the anti-cyber law group already intensify their hostility against the government. Asassin delegates further reported that the group threatened to block government access to outside world in case of a successful coup.

“We need more information on Asassin”

AIM member states admitted that they need more clarity and information on the recent events in Asassin after the turmoil. Member states also lamented the Asassin delegates reluctance to share more about their issue to the assembly before the coup. These issue prevented AIM from declaring an official stance on Asassin.

Halenesian leader, Jan II declared that he needs more information on Asassin before taking a stance. He further commented, “[due to lack of information], our intention to help Asassin are hindered because we have no idea what is happening there”.

Suwarnakarta Institute leader Nabil Ihsan also criticise Asassin reluctant to be open more on current issue in Asassin, “The country should actually able to utilise AIM to attract support to the legitimate government in case that these kind of turmoil occurres” he commented yesterday (29/06).

Pemberontak Asassin Mengambil Alih Negara

Pernyataan pemberontak Asassin setelah berhasil mengambil alih pemerintahan.

AIMNN, 30/06 – Pemberontak anti-pemerintah di Republik Asassin telah “berhasil merebut kekuasaan” dan mengambil alih negara. Pernyataan tersebut dibuat oleh pemberontak Asassin selumbari (28/06).

Dalam pernyataan tersebut, pemberontak Asassin yang berhasil mengambil alih media sosial resmi pemerintah menyatakan pengambilalihan pemerintahan. Selain itu, pemberontak juga menyatakan mengganti bendera serta lambang negara, dan menyatakan mengganti nama negara menjadi “Republik Cyber Asassin”.

Pemberontak Asassin juga berhasil mengakses dan mengambil alih media hubung resmi negara dengan Asosiasi Negara Mikro se-Indonesia (AIM). Pemberontak Asassin langsung membuat pernyataan mengeluarkan Asassin dari AIM kemarin (29/06).

Selain daripada informasi di atas, masih belum ada kabar terbaru mengenai keadaan Asassin setelah pengambilalihan kekuasaan. Informasi mengenai pemimpin negara yang digulingkan, serta nasib pemimpin Asassin sebelumnya, juga masih simpang siur.

Perwakilan Asassin Memberi Peringatan

Sebelum pemberontak berhasil mengambil alih negara, presiden Asassin sebelumnya telah mengeluarkan peringatan terkait gejolak di negaranya. Amaran tersebut dibuat oleh perwakilan Asassin di Majelis Umum AIM pada 26 Juni kemarin.

Dalam pernyataannya, perwakilan Asassin menyatakan bahwa sedang terjadi protes yang dipimpin oleh kelompok anti-UU Siber yang dibuat pemerintah Asassin sebelumnya. Perwakilan Asassin tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana UU Siber tersebut menyebabkan protes.

Perwakilan Asassin pula menyatakan bahwa pemberontak akan memblokir akses pemerintah dengan negara-negara mikro lain, termasuk di antaranya AIM, apabila berhasil mengambil alih pemerintahan.

Kurang Informasi

Negara-negara anggota AIM menyatakan masih berusaha mencari informasi lebih lanjut mengenai Asassin setelah pengambilalihan kekuasaan tersebut, terlebih karena sebelumnya sangat sedikit informasi yang diberikan pemerintah Asassin sehingga membuat negara anggota masih belum menentukan sikap.

Pemimpin Halenesia, Jan II menyatakan bahwa ia masih perlu informasi lebih lanjut tentang Asassin. “[karena kurangnya informasi] … kita mau membantu namun tidak tahu apa yang terjadi”, sebutnya.

Selain itu, pemimpin Institut Suwarnakarta Nabil Ihsan juga menyayangkan kurang terbukanya Asassin dengan masalah negaranya, “Seharusnya Asassin bisa memanfaatkan AIM untuk mencari dukungan apabila terjadi pertentangan di negara tersebut”, ucapnya kemarin (29/06).

Halenesia in Pursuit for New Parliament Speaker

Laporan Halenesia, 25/06 – King and Prime Minister of Halenesia, Jan II, has announced that a debate among leaders of political parties represented on the national Parliament would take place next Tuesday (30/06). The planned debate would be followed with election of Parliament Speaker.

Jan II has previously announced the parliamentary seats last Tuesday (23/06), with the seats distributed based on political parties performance during a public vote took place beforehand. The public vote resulting on victory of the People’s Freedom Party (PKM) that gained 6 seats, against the National Conservatives’ (PNK) 4 seats, and the Social Democratic Party’s (SDP) 3 seats. By order of Jan II, two parliament seats would remain vacant, resulting in political parties controlling only 13 out of 15 total seats of the Parliament.

Jan II has announced the start of campaign period yesterday (24/06), and will be concluded on 29 June, with the debate took place on the following day. Jan II has allowed candidates for Parliament Speaker to hold campaign to gather public support.

Unusual among other micronations, Halenesian Parliament Speaker election involves all eligible voters that will vote for speaker candidates on a national vote.

Halenesia Mencari Ketua Parlemen Baru

Laporan Halenesia, 25/06 – Raja sekaligus Perdana Menteri Halenesia, Jan II, telah mengumumkan pelaksanaan debat antar partai parlemen yang akan dilakukan pada Selasa pekan depan (30/06). Debat tersebut adalah untuk menentukan posisi Ketua Parlemen Halenesia.

Sebelumya, Jan II telah mengumumkan jumlah kursi yang akan diduduki partai politik Halenesia di dalam Parlemen sesuai hasil pemungutan suara yang diterbitkan selumbari (23/06). Hasil pemungutan suara tersebut menunjukkan 6 kursi dimenangkan oleh Partai Kebebasan Masyarakat (PKM), 4 kursi untuk Partai Nasional Konservatif (PNK), dan 3 kursi untuk Partai Demokrat Sosialis (SDP). Berdasarkan perintah Jan II, dua kursi parlemen akan dikosongkan sehingga partai politik hanya akan mengendalikan 13 kursi dari total 15 kursi di Parlemen.

Jan II telah menyatakan masa kampanye dimulai sejak kemarin (24/06), dan akan berlangsung hingga 29 Juni esok, sebelum debat pada 30 Juni. Jan II mempersilakan calon ketua parlemen untuk melakukan kampanye masing-masing demi menghimpun dukungan kepada mereka.

Berbeda dari negara lain, mekanisme pemilihan Ketua Parlemen Halenesia dilakukan melalui pemilu demokratis yang melibatkan seluruh rakyat Halenesia.

Flood in Bengkuring City, Residents Took Refuge

Banjir di jalan Bengkuring City

Wathan RDSJ, 24/06 – Capital of Jomblonisme, Bengkuring City is flooded after a rainstorm Tuesday this week (23/06). The flood causing severe damage on several regions of Bengkuring City.

Based on citizens’ report, the flood was first noticed yesterday on 2.00 AM Jomblonisme Time (UTC +8), with emergency signal was immediately sounded by Bengkuring City authority. The authority then deployed emergency response team and helps citizens took refuge in secure places.

Jomblonisme government declared that the current flood is caused by an unusually high precipitation compared to monthly average, causing rivers passing Bengkuring City to be overflowed. 

Kursi yang tergenang air di permukiman warga di Bengkuring City

Recent information reported an increasing flood level on 24 June, forcing Bengkuring City citizens to leave their home and seek refuge in secure places. Jomblonisme authority ordered immediate clearance of all flooded houses, and afterwards repurpose mosques and school as refuge centres and build makeshift tents for refugees.

Jomblonisme President, Eri Septio declares that he would presides over the national emergency response team in alleviating citizens’ difficulties. President Eri is also reported to personally join the emergency team to rescue Bengkuring City residents.